Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman terkait kasus suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada 2018, Jumat (23/10) sore. Budi Budiman ditahan setelah lebih dari satu tahun ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Ketua tim pengacara Wali Kota Tasikmalaya BBD, Bambang Lesmana, mengatakan, setelah pengumuman penahanan di Rutan KPK, kliennya memberi pesan kepada masyarakat Kota Tasikmalaya, termasuk kiai, ulama, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh kalangan masyarakat untuk tetap melanjutkan pembangunan.
"Pesan dari Pak Budi agar seluruh pembangunan harus tetap diteruskan dalam segala bidang. Nanti Wali Kota Tasikmalaya harus diganti oleh yang lain. Tapi beliau berpesan pembangunan jangan berhenti sampai di sini, harus tetap berjalan," katanya, Sabtu (24/10).
Menurutnya, kasus yang menimpa kliennya tak lain untuk pembangunan Kota Tasikmalaya. Budi berdalih pembangunan yang selama ini dilakukan sebagai jerih payah untuk masyarakat dan bukan untuk pribadinya.
"Klien kami itu tidak sepeser pun melakukan korupsi. Budi Budiman selama ini mengajukan DAK untuk membangun Kota Tasikmalaya. Dia juga terus menerus menyampaikan supaya pembangunan jangan berhenti dan tetap berjalan," ujarnya.
Kliennya juga meminta doa dan dukungan bagi seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya agar senantiasa memberikannya kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi proses hukumnya. Kliennya berharap perkara yang menimpa dirinya dapat cepat selesai dan bisa bebas dari dugaan korupsi yang selama ini disangkakan oleh KPK.
"Saya juga mendapat pesan dari sejumlah tokoh ulama di Kota Tasikmalaya untuk tidak kendur dalam memperjuangkan Pak Budi. Kami akan terus berjuang yang terbaik demi membela klien yang saat ini telah ditahan di ruang tahanan KPK," paparnya. (OL-14)
KPK tak kunjung menahan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Tahun 2023-2024. Kerugian negara Masih diperiksa oleh BPK
KPK tak kunjung menahan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota ibadah haji Tahun 2023-2024. Sebab, perhitungan kerugian negara
Juru bicara Gus Yaqut, Anna Hasbie, mengungkapkan pembagian kuota Haji Tambahan 2024 harus dilihat secara utuh. Hal itu pula yang mendasari penerbitan Buku Putih Kuota Haji Tambahan 2024.
Yaqut dibantu petugas keamanan bergegas meninggalkan Gerung Merah Putih KPK. Dalam kasus ini, KPK tengah sibuk mendalami kerugian keuangan negara.
Budi tidak bisa memerinci progres penghitungan kerugian negara. Sebab, data itu masuk ranah auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selain pidana badan, Rudy juga diberikan hukuman denda Rp200 juta. Uang itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap.
Warga telah berupaya mengatur alur pembuangan agar sampah tidak semakin tercecer ke jalan raya.
Masalah terbesar Kota Bandung saat ini adalah sampah. Setiap hari ada sekitar 1.500 ton timbulan sampah baru. Ini tidak mungkin dibiarkan begitu saja.
Rotasi, baik secara vertikal maupun horizontal, merupakan bagian dari evaluasi organisasi yang dilakukan secara profesional.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung melantik 11 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (17/12).
Mamdani berkeinginan datang ke Washington untuk berbicara langsung dengan Trump.
Arifin pun sengaja menyebarkan video modus penipuan yang nyaris menimpanya melalui media sosial dan telah direspons oleh banyak orang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved