Ratusan Buruh di Sumedang Kembali Demo Tolak UU Ciptaker

FRONT Rakyat Membatalkan Omnibus Law (Formo) yang merupakan gabungan dari organisasi buruh yaitu FPPB KASBI Bandung Raya, PEPPSI-FSPPI, GOBSI, SEKAR,KSPN,SPN,AGRA Jabar, FMN, BEM REMA UPI, UKSK UPI,ASOEMSI IKOPIN, Komunitas pasar gratis Jatinangor, Rancaekek United, dan PMII komisariat UIN Sunan Gunung Jati cabang Kabupaten Bandung menyampaikan aspirasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Sekitar 500 orang bergerak dari Jalan Raya Rancaekek-Garut, Kabupaten Sumedang menuju Cileunyi Kabupaten Bandung, Selasa (20/10).

Sambil memutar lagu anti kapitalisme, para buruh ini berorasi di sepanjang jalan meneriakkan sejumlah tuntutan. Sopir truk dan angkutan ikut mendukung aksi tersbeut dengan memasang spanduk-spanduk di kendaraan mereka mendukung penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Aparat keamanan gabungan TNI dan Polri, Babinsa dan Satpol PP berjaga di sejumlah titik di sepanjang jalan raya Rancaekek-Garut dari kawasan berikat indystri Dwipura Kabupaten Sumedang hingga pintu Tol Cileunyi Kabupaten Bandung. 

Haris, salah satu koordinator aksi menjelaskan bahwa para buruh tergabung dalam Formo mengeluarkan 10 tuntutan yang disampaikan ke pemerintah. 

"Mereka yang berdemo itu perwakilan dari organisasi buruh yang ada untuk menyuarakan aspirasi. Saat ini ribuan buruh masih tetap bekerja di pabrik. Mereka menitipkan aspirasi kepada perwakilan buruh, mahasisswa dan organisasi lainnya yang tergabung untuk menolak Omnibus Law," kata Haris di sela-sela orasi.

baca juga: Elemen Masyarakat Klaten Deklarasi Tolak Unjuk Rasa Anarkis 

Adapun 10 tuntutan yang diperjuangkan kaum buruh lewat Formo adalah hentikan monopoli dan perampasan lahan di perdesaan, naikkan upah buruh tani, hentikkan kriminalisasi terhadap aktivis massa pro demokrasi, maksimalkan kinerja pengawas disnaker, tetapkan UMK layak bagi buruh pada 2021, hentikan PHK di masa pandemi covid-19, tolak kebijakan kampus meredeka yang melanggengkan liberalisasi pendidikan, tolak program wajib militer di institusi pendidikan, sekolah dan kampus. Kemudian turunkan harga sarana produksi pertanian mencakup pupuk, bibit dan alat pertanian. Serta hentikan segala bentuk tindakan gasis yang membungkam hak demokrasi. (OL-3)