Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
SERAPAN APBD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, memasuki triwulan keempat tahun ini sudah mencapai sekitar 60%. Tingkat penyerapannya dinilai relatif bagus.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Cianjur, Dedi R Sudrajat, mengatakan angka penyerapan anggaran sebesar 60% bisa jadi berubah karena sampai saat ini masih terdapat beberapa pekerjaan yang belum selesai. Sesuai mekanisme, penyerapan anggaran akan tercatat setelah terjadi pengeluaran.
"Kalau melihat angka (60%), sebetulnya sudah cukup ideal dengan sisa waktu tahun ini sekitar 3 bulan lagi. Masih ada pekerjaan yang belum selesai sehingga belum ada tagihan dari pihak ketiga. Kalau sudah ada (tagihan), mungkin bisa di atas 60%," terang Dedi, Kamis (1/10).
Besaran APBD Kabupaten Cianjur tahun ini di kisaran Rp3,6 triliun. Mayoritas, APBD digunakan untuk belanja langsung atau gaji pegawai di kisaran 50% lebih.
"Penyerapan anggaran cukup besar dari gaji pegawai. Hingga triwulan ketiga sudah terserap 75% sesuai tahapan. Tersisa 25% lagi untuk triwulan keempat," jelas Dedi.
Dedi optimistis penyerapan anggaran murni bisa tercapai 100% hingga akhir tahun nanti. Namun untuk anggaran perubahan 2020, Dedi menuturkan harus melihat jenis-jenis kegiatannya. "Untuk anggaran perubahan, kegiatannya sebagian fisik dan sebagian lagi pemeliharaan," jelasnya.
Penjabat Sementara Bupati Cianjur, Dudi Sudrajat Abdurachim, menambahkan realisasi APBD Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2020 relatif masih cukup rendah. Karena itu perlu ada akselerasi percepatan penyerapannya.
"Ada pelaksanaan-pelaksanaan reguler yang tidak boleh diabaikan kaitan pelaksanaan program. Saya sudah cek, realisasi APBD kita masih cukup
rendah. Harus segera ada percepatan-percepatan. Laporan akuntabilitas harus kita tingkatkan," katanya.
MPLS tahun akademik 2025/2026 di sekolah rakyat tersebut diikuti oleh 100 siswa jenjang SMP dan SMA. Mereka akan mengikuti MPLS selama dua minggu ke depan.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerbitkan imbauan kepada bupati dan wali kota di wilayahnya untuk membebaskan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) perorangan
FORUM masyarakat makan bergizi gratis (FMMBG) Jawa Barat (Jabar) menemukan adanya dapur fiktif dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Diterbitkannya kebijakan pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sesuai konstitusi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
FORUM Sekolah Swasta menggugat Pemerintah Provinsi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke soal rimbongan belajar (rombel). Dedi Mulyadi menjawab gugatan tersebut
Saat ini kondisinya mulai terpantau landai. Namun Asep mewanti-wanti masyarakat, khususnya nelayan, tetap waspada.
Kelas Literasi Psikologi difasilitasi langsung oleh Head of Partnership Zurich Syariah Irvan Prasetyo, dengan materi yang berfokus pada pentingnya pengembangan kepercayaan diri.
. Penyebab kekosongan jabatan karena antara lain meninggal dunia, tersandung masalah hukum, dan lainnya
Sidang gugatan praperadilan pun digelar perdana di Pengadilan Negeri Cianjur, Kamis (7/8).
Bertepatan HUT ke-80 Republik Indonesia, Rosadi membentangkan bendera merah putih sepanjang 680 meter. Dia memasang bendera itu di sepanjang ruas jalan di wilayah tempat tinggalnya.
Atas prestasinya itu, Pemerintah Kabupaten Cianjur memberikan apresiasi. Silvia diundang ke Pondopo Cianjur, Rabu (6/8).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved