Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
JAKSA Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur mengungkap ada dugaan penggelapan aset pemkab Manggarai Barat berupa areal tanah seluas 30 hektare diperkirakan nilainya Rp3 triliun. Tanah milik Pemkab Manggarai Barat ini kini sudah berpindah tangan ke orang lain.
Kasus penggelapan aset negara ini terungkap setelah Bupati Agustinus Dula menhekuarkan surat yang menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki aset lahana atau tanah di Kerangan, utara Labuanbajo. Kasi Tindak Pidana Korupsi Kejati NTT, Robertus Lambila menjelaskan adanya penggelapan tanah ini akhirnya bupati Manggarai Barat diperiksa oleh penyidik Kejati, Selasa (29/9).
"Pemeriksaan terhadap puluhan saksi masih terus dilakukan dengan memeriksa pejabat terkait termasuk mantan pejabat dan fungsionaris adat. Termasuk pihak-pihak yang menyerahkan tanah dengan mengklaim sebagai pemilik. Kami masih terus dalami dengan pemeriksaan," terag Robertus, Rabu (30/9).
baca juga: 50 Nakes Dimutasi, Layanan Kesehatan di Sikka Terganggu
Bila ditemukan bukti bahwa aset tanah itu milik pemkab Manggarai Barat, maka kejaksaan akan berupaya mengembalikan. Frans Paju Leok mantan asisten Setda Labupaten Manggarai menyayangkan adanya penggelapan aset pemkab. Menurutnya seharusnya Pemkab Manggarai Barat menjaga aset daerahnya untuk kepentingan masyarakaat.
"Sangat disayangkan kalau hal itu dibiarkan lalu tiba-tiba sudah menjadi milik orang lain. Kami memang telah dimintai keterangan Senin (28/9) dan masih berlanjut," ujarnya. (OL-3)
KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin menilai Pemprov DKI Jakarta belum optimal dalam mengoptimalkan aset daerah. Sebab, nilai pendapatan retribusi daerah dalam APBD 2024 hanya ratusan miliar
KETUA Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menyoroti pengelolaan aset hasil penagihan Inspektorat yang merupakan kewajiban pengembang.
Masih banyak aset milik Pemprov DKI yang terbengkalai. Bahkan, banyak pula aset yang belum tercatat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum optimal melakulan penagihan serta pencatatan aset berupa fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum) di Jakarta.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta pemerintah provinsi DKI Jakarta menjaga aset daerah seperti Kampung Susun Bayam (KSB).
Pascagempa, PLN memastikan seluruh aset di NTT tidak mengalami kerusakan dan pasokan listrik masyarakat tidak terganggu.
Pemkab Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Rokok Ilegal untuk meningkatkan efektivitas penindakan dan penegakan hukum.
Rencana pemanfaatan potensi panas bumi yang ada di Wae Sano dapat dilihat dari keberhasilan pemanfaatan geotermal di Dieng (Jawa Tengah) dan Patuha (Jawa Barat).
PENYELENGGARAAN perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi perhatian Ombudsman Republik Indonesia untuk terus dioptimalkan.
PENGAWAS tempat pemungutan suara (PTPS) Pilkada serentak 2024 di Kecamatan Pacar, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) kesulitan akses jaringan internet untuk mendaftar Siwaslih.
Sebanyak 32 guru dan 64 siswa dari 25 sekolah di Manggarai Barat berpartisipasi aktif dalam program yang memberikan pelatihan di bidang numerasi secara mudah dan menyenangkan.
Manggarai Barat, kabupaten di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur membutuhkan pemimpin baru untuk menunjang kemajuan pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved