DPRD Nilai Pemprov DKI Dinilai Kurang Optimalkan Pemanfaatan Aset Daerah

KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin menilai Pemprov DKI Jakarta belum optimal dalam mengoptimalkan aset daerah. Sebab, nilai pendapatan retribusi daerah dalam APBD 2024 hanya sebesar ratusan miliar rupiah.

Khoirudin meminta Pemprov DKI memaksimalkan pemanfaatan aset milik daerah dengan lebih aktif melakukan penawaran ke para investor atau pengembang. Salah satu caranya menggunakan konsep aset inisiatif.

“Kami membuat program yang kami sebut aset inisiatif, yaitu mengumpulkan aset dari berbagai institusi lintas dinas menjadi satu kesatuan data. Kemudian, kami mengundang investor dari berbagai institusi untuk memanfaatkannya,” kata Khoirudin dalam keterangannya, Kamis (30/1).

Baca juga : Antisipasi Kebocoran PAD, DPRD DKI Minta Evaluasi Sistem Penerimaan Pajak

Pemprov DKI, menurut dia, perlu segera menyelesaikan inventarisasi aset yang belum dimanfaatkan agar bisa langsung disodorkan kepada investor.

“Jika investor harus mendatangi kantor satu per satu, itu akan sangat merepotkan. Jadi, kami yang mengumpulkan datanya, mempermudah prosesnya, sehingga mereka tinggal memilih mana aset yang potensial untuk diinvestasikan,” tutur Khoirudin.

Di satu sisi, Khoirudin menyarankan agar keberadaan aset inisiatif juga bisa dimanfaatkan oleh perusahaan maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca juga : Chandra Asri Pacific Raup Pendapatan Bersih US$472 juta di Kuartal I 2024

Dengan demikian, lanjut dia, tidak akan ada lagi aset yang terbengkalai atau tidak produktif, sehingga kontribusi PAD Jakarta dapat meningkat secara signifikan.

Menambahkan, Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin, mendesak Pemprov DKI untuk segera membangun sistem berbasis teknologi guna mencatat dan menganalisis data aset. Sistem ini dinilai penting untuk mendukung transparansi dan kemudahan investasi.

“Hal mendesak saat ini adalah membangun sistem berbasis teknologi yang tidak hanya mampu melakukan pencatatan dan pendataan aset,” ungkap Suhud.

“Tapi juga harus memiliki kemampuan analitik terhadap potensi aset yang dimiliki oleh Pemprov, sehingga tidak ada lagi aset yang hilang, idle, atau terbengkalai,” tambahnya. (Far/M-3)