Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SATU anggota DPRD Kota Palembang dari Partai Golkar, Doni ditangkap Badan Narkotika Nasional, Selasa (22/9). Selain Doni, ada lima orang lain yang tertangkap, dua diantaranya adalah perempuan.
Diketahui, pada pukul 08.00 WIB, tim dari BNN mengamankan bandar narkoba beserta kurirnya di Jalan Riau Kelurahan Puncak Sekuning, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Dari hasil penggrebekan, petugas mendapatkan narkotika
jenis sabu sebanyak 5 kilogram dan 30.000 butir ekstasi.
Kepala BNN Provinsi Sumsel Brigjen Pol Jhon Turman Panjaitan didampingi Direktur Reserse Narkoba Polda Sumsel, Kombes Pol Heri Istu mengatakan, tim dari BNN Pusat, Ditnarkoba Polda Sumsel dan BNNP Sumsel menangkap enam tersangka bandar dan kurir narkoba.
"Iya benar, tim dari BNN menggerebek tempat usaha landry di Ilir Barat I. Dan ada 6 orang diamankan, dua diantaranya perempuan. Ada satu diantaranya adalah oknum anggota dewan," jelas Brigjen Pol Jhon.
Tempat usaha laundry tersebut, jelas Jhon, merupakan milik anggota dewan yang terhormat tersebut. "Oknum anggota DPRD ini kita gerebek di usaha laundry-nya, adapun penggerebekan ini hasil dari pengembangan penangkapan bus Pelangi yang ditangkap oleh BNN Pusat dikawasan Jawa Barat, nah dari situl terkuak bahwa narkoba tersebut akan diantarkan ke Palembang," kata dia.
Menurut Jhon, anggota DPRD ini perannya sebagai aktor intelektual yang mengatur jaringan peredaran narkoba di Kota Palembang dan sekitarnya. " Untuk pasal yang diberikan kepada oknun dan kurirnya yakni pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 KUHP dengan hukuman yang seberat-beratnya," jelas Jhon.
Ditambahkan Heri Istu, penggerebekan itu merupakan gabungan dengan BNN Pusat. "Ini DPO lama kita, tapi mereka ini licin (sulit ditangkap). Bagi saya tidak masalah siapa yang menangkapnya, yang terpenting jaringan mereka terputus," kata dia.
Sementara itu, Herpanto, Sekertaris DPD Partai Golkar Sumsel mengatakan, dirinya sudah mendapat laporan adanya salah satu kader partai yang terlibat dalam kasus narkoba tersebut. "Tapi secara resmi, kami belum mendapat
konfirmasi dari DPD Partai Golkar Kota Palembang," kata dia.
Untuk saat ini, pihaknya masih menerapkan azas praduga tak bersalah. Sehingga saat ini belum bisa mengambil keputusan terkait sanksi bagi oknum anggota dewan tersebut. "Namun untuk sanksinya, pasti akan kita berlakukan jika sudah terbukti bersalah," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Kasus Narkoba Meningkat selama Pandemi
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen zero tolerance terhadap peredaran narkotika di Jakarta.
Badan Narkotika Nasional (BNN) RI bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membongkar keberadaan clandestine laboratory atau pabrik narkotika ilegal milik jaringan internasional.
Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan dua warga negara asing (WNA) berinisial TK dan MK yang diduga kuat merupakan bagian dari jaringan narkotika internasional.
Upaya penyelundupan narkotika jenis sabu ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Ketapang berhasil digagalkan oleh petugas pengamanan.
Anggota parlemen AS menekan pemerintahan Trump agar merilis video serangan “double-tap” 2 September dengan membatasi anggaran perjalanan Menhan Pete Hegseth.
Militer Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap kapal yang diduga membawa narkotika di Pasifik Timur, menewaskan empat orang.
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved