Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
SATU anggota DPRD Kota Palembang dari Partai Golkar, Doni ditangkap Badan Narkotika Nasional, Selasa (22/9). Selain Doni, ada lima orang lain yang tertangkap, dua diantaranya adalah perempuan.
Diketahui, pada pukul 08.00 WIB, tim dari BNN mengamankan bandar narkoba beserta kurirnya di Jalan Riau Kelurahan Puncak Sekuning, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Dari hasil penggrebekan, petugas mendapatkan narkotika
jenis sabu sebanyak 5 kilogram dan 30.000 butir ekstasi.
Kepala BNN Provinsi Sumsel Brigjen Pol Jhon Turman Panjaitan didampingi Direktur Reserse Narkoba Polda Sumsel, Kombes Pol Heri Istu mengatakan, tim dari BNN Pusat, Ditnarkoba Polda Sumsel dan BNNP Sumsel menangkap enam tersangka bandar dan kurir narkoba.
"Iya benar, tim dari BNN menggerebek tempat usaha landry di Ilir Barat I. Dan ada 6 orang diamankan, dua diantaranya perempuan. Ada satu diantaranya adalah oknum anggota dewan," jelas Brigjen Pol Jhon.
Tempat usaha laundry tersebut, jelas Jhon, merupakan milik anggota dewan yang terhormat tersebut. "Oknum anggota DPRD ini kita gerebek di usaha laundry-nya, adapun penggerebekan ini hasil dari pengembangan penangkapan bus Pelangi yang ditangkap oleh BNN Pusat dikawasan Jawa Barat, nah dari situl terkuak bahwa narkoba tersebut akan diantarkan ke Palembang," kata dia.
Menurut Jhon, anggota DPRD ini perannya sebagai aktor intelektual yang mengatur jaringan peredaran narkoba di Kota Palembang dan sekitarnya. " Untuk pasal yang diberikan kepada oknun dan kurirnya yakni pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 KUHP dengan hukuman yang seberat-beratnya," jelas Jhon.
Ditambahkan Heri Istu, penggerebekan itu merupakan gabungan dengan BNN Pusat. "Ini DPO lama kita, tapi mereka ini licin (sulit ditangkap). Bagi saya tidak masalah siapa yang menangkapnya, yang terpenting jaringan mereka terputus," kata dia.
Sementara itu, Herpanto, Sekertaris DPD Partai Golkar Sumsel mengatakan, dirinya sudah mendapat laporan adanya salah satu kader partai yang terlibat dalam kasus narkoba tersebut. "Tapi secara resmi, kami belum mendapat
konfirmasi dari DPD Partai Golkar Kota Palembang," kata dia.
Untuk saat ini, pihaknya masih menerapkan azas praduga tak bersalah. Sehingga saat ini belum bisa mengambil keputusan terkait sanksi bagi oknum anggota dewan tersebut. "Namun untuk sanksinya, pasti akan kita berlakukan jika sudah terbukti bersalah," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Kasus Narkoba Meningkat selama Pandemi
BADAN Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali berhasil menyita ratusan kemasan liquid yang biasa digunakan untuk rokok elektrik karena mengandung sediaan narkotika.
Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ganja dengan total berat 9,4 kilogram di wilayah Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur.
DIREKTORAT Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan sebanyak 2.189 warga binaan kategori risiko tinggi (high risk) ke Lapas Nusakambangan
Direktorat Interdiksi Narkotika Bea Cukai bersama Kanwil Bea Cukai Aceh, Bea Cukai Langsa, dan BNN menggagalkan penyelundupan narkotika dalam jumlah besar di Aceh Timur.
Ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan BNN RI dalam menghadapi tantangan permasalahan narkotika yang semakin kompleks, lintas sektor, dan dinamis.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen zero tolerance terhadap peredaran narkotika di Jakarta.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved