Kota Cirebon Segera Terapkan PSBM

WARGA yang terpapar covid-19 di Kota Cirebon terus bertambah. Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) segera diterapkan di KotaCirebon.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Agus Mulyadi, mengakui jika angka pertambahan warga Kota Cirebon yang terpapar covid-19 semakin tinggi. "Hari ini ada penambahan 18 orang," ungkap Agus, Rabu (16/9).

Untuk itu pihaknya berencana melakukan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di tingkat RW. Saat ini,aturan dan teknis pelaksanaan PSBM di tingkat RW tersebut tengah digodok. "Secepatnya kita terapkan," tegas Agus.

Saat PSBM diterapkan, maka peran serta seluruh unsur masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengawasi lingkungannya. "Termasuk pula peran dari Babinsa dan Babinkamtibmas, untuk bersama-sama mengawasi lingkungan sekitarnya," ungkap Agus.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon, Edy Sugiarto menjelaskan bahwa pelaksanaan PSBM merupakan tindakan yang efektif untuk menekan laju penyebaran covid-19. Ini dikarenakan setiap warga akan mengawasi lingkungan sekitarnya. "Mengawasi siapa saja orang baru yang masuk di lingkungannya,"ungkap Edy.

Jika kembali menerapkan PSBB, maka menurut Edy biaya yang dikeluarkan cukup besar. Saat dilakukan PSBB, Kota Cirebon menganggarkan sebesar Rp 68 miliar. Dari jumlah tersebut dana sebesar Rp13 miliar dialokasikan untuk Dinkes Kota Cirebon. "Untuk kami lakukan testing dan tracing hingga Desember nanti," ungkap Edy.

Edy menambahkan untuk peta penularan covid-19 di Kota Cirebon tertinggi didominasi oleh klaster perjalanan dan rumah tangga. Klaster perjalanan 34 persen dan rumah tangga 32 persen. Selain itu ada pula klaster perkantoran 21 persen, klaster faskes 11 persen dan klaster pasar tradisional 2 persen.

Jika melihat dari data tersebut maka pelaksanaan PSBM diyakini bisa meminimalkan penyebaran covid-19 karena masing-masing wilayah bisa mengawasi orang-orang yang baru datang di lingkungan mereka atau siapa saja yang baru melakukan perjalanan. (R-1)