Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PARTAI politik mulai mendaftarkan kandidat yang akan diusung dalam pilkada serentak 2020 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pendaftaran di masa-masa awal diklaim sebagai bukti keseriusan dalam pengusungan sehingga tidak mencerminkan adanya unsur transaksional.
Seperti yang dilakukan PDI Perjuangan Jawa Barat akan mendaftarkan kandidatnya pada hari pertama pendaftaraan, Jumat (4/9). Dalam pilkada serentak 2020 di Jabar, PDIP akan bertarung di delapan kabupaten/kota.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Sukur H Nababan memastikan pihaknya sudah menyerahkan formulir B1-KWK kepada
delapan pasangan calon yang akan bertarung. "Formulir B1-KWK ini bukan sekedar syarat untuk mendaftar di KPU, tapi sebagai simbol bahwa kandidat ini adalah wakil PDI Perjuangan di daerah," katanya, Kamis (3/9).
Adapun delapan pasangan calon kepala daerah yang diusung partai berlambang banteng moncong putih adalah Jeje Wiradinata-Ujang Sendin Indrawan untuk Kabupaten Pangandaran), Ade Sugianto-Cecep Nurul Yakin (Kabupaten Tasikmalaya), Herman Suherman-TB Mulyana Syahrudin (Kabupaten Cianjur).
Selanjutnya Pradi Supriatna-Afifah Alia (Kota Depok), Yesi Karya Lianti-Adly Fairuz (Kabupaten Karawang), Yena Iskandar Maksoem-Atep (Kabupaten Bandung), Nina Agustina Da'i Bachtiar-Lucky Hakim (Kabupaten Indramayu), serta Abubakar Sidiq dan Sirojudin (Kabupaten Sukabumi).
Di sisi lain, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono mengatakan pendaftaran di hari pertama ini menandakan kesiapan PDI Perjuangan dalam memenangkan pilkada kali ini. "Karenanya di pilkada serentak 2020, DPP PDIP menginstruksikan daftar serentak di KPU pada hari pertama," katanya.
Sesuai tahapan pendaftaran bakal calon pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung partai politik maupun jalur perseorangan dibuka pada 4-6 September 2020. Lebih lanjut, dia menginstruksikan agar semua mesin partai untuk bergerak untuk memenangkan semua pasangan calon yang diusung.
Seluruh kader diminta untuk memenangkan konstetasi politik mendatang. "Kami menginstruksikan agar seluruh kader yang daerahnya menggelar pilkada bergotong-royong memenangkan pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan," serunya. (R-1)
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan puncak peringatan Bulan Bung Karno di Makam Bung Karno di Kota Blitar
Bambang mengatakan penulisan sejarah berkaitan dengan subjektivitas. Namun, dia mempersilahkan Fadli untuk menggunakan caranya sendiri tetapi jangan merasa selalu benar.
KETUA DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta pemerintah Indonesia mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang resmi menaikkan gaji hakim.
"PDI-P punya kecondongan untuk merapat atas nama relasi personal yang baik antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, atas nama kondisi PDI-P yang sedang babak belur, PDIP ingin menjadi mitra strategis,"
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya menyalurkan 403 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha tahun ini.
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved