Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI politik mulai mendaftarkan kandidat yang akan diusung dalam pilkada serentak 2020 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pendaftaran di masa-masa awal diklaim sebagai bukti keseriusan dalam pengusungan sehingga tidak mencerminkan adanya unsur transaksional.
Seperti yang dilakukan PDI Perjuangan Jawa Barat akan mendaftarkan kandidatnya pada hari pertama pendaftaraan, Jumat (4/9). Dalam pilkada serentak 2020 di Jabar, PDIP akan bertarung di delapan kabupaten/kota.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Sukur H Nababan memastikan pihaknya sudah menyerahkan formulir B1-KWK kepada
delapan pasangan calon yang akan bertarung. "Formulir B1-KWK ini bukan sekedar syarat untuk mendaftar di KPU, tapi sebagai simbol bahwa kandidat ini adalah wakil PDI Perjuangan di daerah," katanya, Kamis (3/9).
Adapun delapan pasangan calon kepala daerah yang diusung partai berlambang banteng moncong putih adalah Jeje Wiradinata-Ujang Sendin Indrawan untuk Kabupaten Pangandaran), Ade Sugianto-Cecep Nurul Yakin (Kabupaten Tasikmalaya), Herman Suherman-TB Mulyana Syahrudin (Kabupaten Cianjur).
Selanjutnya Pradi Supriatna-Afifah Alia (Kota Depok), Yesi Karya Lianti-Adly Fairuz (Kabupaten Karawang), Yena Iskandar Maksoem-Atep (Kabupaten Bandung), Nina Agustina Da'i Bachtiar-Lucky Hakim (Kabupaten Indramayu), serta Abubakar Sidiq dan Sirojudin (Kabupaten Sukabumi).
Di sisi lain, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono mengatakan pendaftaran di hari pertama ini menandakan kesiapan PDI Perjuangan dalam memenangkan pilkada kali ini. "Karenanya di pilkada serentak 2020, DPP PDIP menginstruksikan daftar serentak di KPU pada hari pertama," katanya.
Sesuai tahapan pendaftaran bakal calon pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung partai politik maupun jalur perseorangan dibuka pada 4-6 September 2020. Lebih lanjut, dia menginstruksikan agar semua mesin partai untuk bergerak untuk memenangkan semua pasangan calon yang diusung.
Seluruh kader diminta untuk memenangkan konstetasi politik mendatang. "Kami menginstruksikan agar seluruh kader yang daerahnya menggelar pilkada bergotong-royong memenangkan pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan," serunya. (R-1)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Demokrasi, bisa bertumbuh dari akar ilmu (pengetahuan) yang terintegrasi dengan amal perbuatan
IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.
Pakar FH UI Titi Anggraini menyoroti lemahnya transparansi keuangan partai politik Indonesia, menekankan audit eksternal dan pengawasan tegas dibutuhkan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved