Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPOLISIAN telah menetapkan tiga tersangka kasus korupsi pembangunan gedung kuliah terpadu di Universitas Negeri Islam (UIN) Sumatera Utara. Salah satu tersangkanya adalah Rektor UIN, Prof. Dr. SDR
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, selain Rektor, dua tersangka lain adalah Drs. SS, M.A. (Pejabat Pembuat Komitmen) dan J S, SE (Direktur PT Multi Karya Bisnis Perkasa/ MKBP).
"Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan Sumut Nomor: R-64 / PW02/5.1/2020, tanggal 14 Agustus 2020 sebesar Rp10.350.091.337,98," ungkap Kombes Tatan, Rabu (2/9).
Mereka ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan gedung kuliah terpadu TA 2018 yang terletak di Kampus II, dengan nilai pembangunan sebesar Rp44.973.352.460,93.
Dalam pengusutan kasus ini, penyidik Dit Reskrimsus Polda Sumut juga telah mengamankan berbagai barang bukti. Berupa dokumen kontrak dan dokumen pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung kuliah terpadu UINSU Medan TA. 2018 serta dokumen–dokumen pelaksanaan pencairan anggaran.
Kemudian dokumen laporan hasil pemeriksaan audit fisik oleh tim ahli dari ITS Surabaya, serta LHP PKKN BPKP Perwakilan Sumut.
Kasus rasuah ini berawal pada Juli 2017, ketika Rektor memerintahkan Kabag Perencanaan dan Keuangan untuk membuat proposal pengajuan pembangunan Gedung Kuliah Terpadu.
Proposal diajukan ke Kementerian Agama dengan surat Rektor bernomor: B.305/Un.11.R2/B.II.b/KS.02/07/ 2017, tanggal 4 Juli 2017, dengan jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp49.999.514.721,00.
Proposal itu kemudian disetujui dan Kementerian Agama mengalokasikan anggaran senilai Rp50 miliar
Meski seluruh biaya pembangunan sudah dibayar ke PT MKBP selaku kontraktor, tetapi hingga kini bangunan tidak selesai dikerjakan dan tidak dapat digunakan sebagaimana fungsinya.
"Pembangunan gedung itu diduga mangkrak, tidak selesai sampai saat ini, sehingga ditangani Tipikor Polda Sumut," kata Kombes Tatan.(OL-13)
Baca Juga: Jawa Tengah Nihil Zone Hijau Covid-19
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Suhu udara rata-rata 11 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 56-99 persen dan angin bertiup dari Selatan hingga Barat dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Presiden Prabowo Subianto mengundang perguruan tinggi terkemuka Inggris untuk menjalin kerja sama dalam pendirian 10 universitas baru di Indonesia.
Mitigasi lewat pendekatan sosial kemasyarakatan ini bisa menjadi contoh sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam membangun ketangguhan desa menghadapi bencana.
Penguatan kompetensi dan sistem perlindungan bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan kerja di luar negeri harus terus ditingkatkan.
Peserta juga diajak mengeksplorasi cara memanfaatkan kertas daur ulang sebagai media artistik seperti ilustrasi, kartu ucapan, kemasan kreatif, dan karya dekoratif.
Kunjungan akademik ini menjadi langkah strategis Universitas LIA dalam memperkuat jejaring internasional dan memberikan pengalaman global bagi sivitas akademika.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved