Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyebut lawan politiknya di Pilkada Surabaya, Jawa Timur didanai pengusaha-pengusaha yang ingin menguasai Surabaya. Dalam perkataannya, Hasto menggunakan istilah pengusaha hitam.
Menanggapi hal itu, pengamat politik Pangi Syarwi mengingatkan Hasto agar jangan sampai perkataannya menapuk air di dulang. Sebab, Pangi mengingatkan semua parpol sama saja dalam soal pendanaan politik, tak terkecuali PDI Perjuangan.
“Hampir semua partai mengalami persoalan klasik yang sama (pendanaan), jangan sampai menampuk air di dulang, memercik muka sendiri,” ujar Pangi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/9)
“Saya pikir semua partai lagunya sama, butuh bandar/sponsor dari cukong untuk maju memenangkan pilkada. Karena pembiayaan pilkada kita itu tinggi,” imbuh Pangi.
Lebih lanjut, Pangi mengatakan realitas politik di Indonesia memang mamaksa calon kepala daerah harus mau mengeluarkan uang. Menurut Pangi seorang calon kepala daerah tak cukup hanya bermodal janji dan gagasan politik saja.
Baca Juga: PDIP Dinilai Gagap Hadapi Koalisi di Pilkada Surabaya
“Untuk rakyat memilih, butuh uang dan sembako. Kalau kita hanya jual gagasan dan ide, dibilang calon kepala daerah sinting, bahkan ditertawakan menjadi bahan ejekan dan lelucon politik. Itulah keadaan sekarang dan realitas politik," kata Pangi.
Pangi menjelaskan jika pendanaan politik yang dari pemodal bisa saja dihentikan dari perpolitikan di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan negara memberikan dana untuk politisi dan melarang pembiayaan dari para cukong.
“Bisa diputus mata rantai soal bantuan cukong dan donatur politik dibatasi untuk pembiayaan pilkada. harus ada bantuan dari pemerintah atau negara sehingga memutus mata rantai cukong yang membiayai kepala daerah,” pungkas Pangi. (OL-13)
Pengamat Politik, Sugiyanto menilai isu pergantian sejumlah Ketua DPD PDIP yang dikaitkan dengan 'pemecatan' dinilai sebagai persepsi keliru publik.
Padahal proses pemberhentian sejumlah ketua DPD PDIP sesuai dengan apa yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Partai.
“Anggota Partai atau kader partai yang terpilih dan ditetapkan menjadi Dewan Pimpinan Partai (DPP) dan Pengurus Partai tidak boleh rangkap jabatan struktural di atas ataupun bawahnya,"
Demokrat, kata Herman, sebagai partai penyeimbang ketika Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Demokrat resmi gabung ke pemerintah di penghujung periode kedua Jokowi.
Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030.
Titiek Soeharto ucapkan selamat atas terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP dalam Kongres VI di Bali.
Surabaya resmi menyambut hadirnya Sekolah Dian Harapan (SDH) Surabaya, lembaga pendidikan Kristen terbaru dari Pelita Harapan Group.
Di MLSC Surabaya 2025, jumlah peserta meningkat menjadi 1.633 siswi.
Setelah beberapa tahun terakhir mengembangkan lini kategori EIGER Women & Junior, Agustus 2025 jadi langkah baru bagi EIGER Women & Junior dengan membuka toko offline pertamanya di Indonesia.
Kompetisi digelar untuk menguji kecepatan dan ketangkasan petugas dalam menanggulangi kebakaran.
SURABAYA akan menjadi tuan rumah Kejuaraan Dunia Voli Putri U-21 FIVB 2025 yang digelar pada 7–17 Agustus.
Nahdlatul Ulama dan Australia memiliki kemitraan jangka panjang dan sejarah kerja sama untuk mendukung pembangunan Indonesia di tingkat komunitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved