Headline

Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.

Beda Data Produksi Pertanian Kalsel Merosot

Denny Susanto
21/8/2020 11:06
Beda Data Produksi Pertanian Kalsel Merosot
Petani membersihkan tanaman sayur dan buah di lahan rawa Desa Jejangkit Muara, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.( ANTARA FOTO/Ibay)


DINAS Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Selatan meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN mengupdate data luas lahan pertanian di wilayah tersebut menyusul terjadinya perbedaan data yang signifikan dengan data Kementerian Pertanian.

"Kalsel meminta Kementerian ATR/BPN mengupdate data dengan memasukkan data luas lahan pertanian yang belum tercover dalam perhitungan luas lahan dan produksi pertanian," tutur Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, Jumat (21/8).

Seperti diketahui sejak tahun 2018 perhitungan produksi pertanian oleh BPS menggunakan metode KSA dengan basis data Luas Baku Lahan Sawah dari Kementerian ATR/BPN. Metode KSA (Kerangka Sampel Area) yaitu pendataan statistik pertanian tanaman pangan terintegrasi yang bertujuan untuk memperbaiki metode pengumpulan data menjadi lebih objektif dan modern.

Sementara selama ini pendataan statistik pertanian menggunakan SIMTP (Sistem Informasi Manajemen Tanaman Pangan) Kementerian Pertanian. 

"Ada perbedaan data yang signifikan antara Kementrian Pertanian dan Kementerian ATR/BPN," ujar Syamsir.

Berdasarkan data BPS dengan mengacu perhitungan metode KSA produksi padi Kalsel 2018 sebesar 1,3 juta ton. Produksi padi tahun 2019 sebesar 1,4 juta ton dan diprediksi produksi padi pada 2020 meningkat menjadi 1,7 juta ton. Sedangkan data produksi padi Kalsel berdasarkan data Kementerian Pertanian (SIMTP) tercatat pada 2018 produksi padi Kalsel 2,3 juta ton dan meningkat menjadi 2,4 juta ton pada 2019.

baca juga: Unit Kerja Kementan Dimaksimalkan Untuk Food Estate Kalteng

Demikian juga dengan luas lahan pertanian sawah ada perbedaan data Kementerian Pertanian luas lahan sawah di Kalsel mencapai 520 ribu hektar sedangkan data Kementerian ATR/BPN hanya 300 ribu hektar. 

"Data luas baku lahan sawah ini perlu kita luruskan sampai ke pusat karena banyak lawan sawah yang tidak tercover. Nantinya akan kita usulkan kembali ke Kementerian ATR/BPN setelah adanya koordinasi dengan BPN dan BPS Kalsel," tambahnya.

Pada bagian lain Gubernur Kalsel Sahbirin Noor kemarin menghadiri kegiatan panen raya padi di areal lahan rawa di Desa Tajau Landung, Kabupaten Banjar. Gubernur bersyukur sektor pertanian Kalsel tidak terlalu terpengaruh kondisi pandemi virus korona yang saat ini terjadi. (OL-3)
 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya