APBD Perubahan 2020 Tanjungpinang Turun Rp39,37 miliar

PROYEKSI pendapatan daerah pada APBD perubahan 2020 turun Rp39,37 miliar atau 3,93 persen yaitu dari Rp1,002 triliun menjadi sebesar Rp963,41 miliar.
  
"Pendapatan daerah dimaksud terdiri dari rincian pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah," ujar Plt Wali Kota Tanjungpinang Provinsi Kepri Rahma, di Tanjungpinang, Kamis (20/8).
  
Pada sektor PAD, kata Rahma, terjadi penurunan proyeksi pendapatan yaitu dari semula Rp150,42 miliar menjadi Rp119,95 miliar atau mengalami penurunan sebesar Rp30,46 miliar atau 20,25 persen. Selain itu, anggaran dana perimbangan pusat juga mengalami penurunan pada dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana insentif daerah.
  
"Namun, untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak terdapat penambahan pendapatan daerah terhadap kurang bayar di tahun 2018," ungkapnya.
  
Rahma merinci secara menyeluruh pendapatan perimbangan sebesar Rp742,54 miliar turun Rp36,26 miliar atau 4,66 persen dari APBD murni 2020 sebesar Rp742,54 miliar. Lain-lain pendapatan daerah yang sah naik Rp27,87 miliar atau 37,90 persen dari APBD murni 2020 sebesar Rp73,53 miliar menjadi Rp101,40 miliar. 
  
"Hal ini disebabkan ada perubahan peraturan gubernur dari 2019 ke 2020 terkait pendapatan perimbangan provinsi dan penerimaan tunda salur," sebutnya.

baca juga: Ketar-ketir Menghadapi Serbuan Wisatawan
  
Sementara itu, Sekda Kota Tanjungpinang, Teguh Ahmad Syafari mengemukakan perubahan besaran belanja ini untuk menyesuaikan terhadap penurunan pendapatan daerah dan sekaligus mengakomodir kebutuhan belanja untuk penanganan covid-19 yang dianggarkan di belanja tidak terduga. Pada APBD Perubahan ini, lanjutnya, Pemkot Tanjungpinang lebih mengutamakan kegiatan penanganan covid-19. Penanganan ini terkait penanganan kasus, pemulihan perekonomian dan beberapa kegiatan lainnya yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat Tanjungpinang.
  
"Untuk ke depannya, Wali Kota sudah banyak menganggarkan untuk pelatihan. Nanti tidak ada lagi kegiatan seremoni, kemudian di sektor belanja juga kita lakukan efisiensi, kegiatan yang sifatnya rutinitas, perjalanan dinas akan dilakukan efisiensi," tutur Teguh. (OL-3)