Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua DPRD NTT Emi Nomleni menyerukan agar perempuan harus hadir untuk merebut kekuasaan. Merebut kekuasaan yang bertujuan menyejahterakan bukan hanya soal pemenuhan kuota dan jabatan dalam setiap pentas politik khususnya di NTT.
Hal itu dikatakan Emi ketika membuka musyawarah anak cabang dan pelantikan pengurus anak cabang, PDIP se-Kabupaten Nagekeo. Sabtu (15/8).
Menurut Emi, yang juga Ketua DPD Partai PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, kehadiran perempuan dalam politik harus menjadi bagian penting dalam berkolaborasi dengan lelaki, bukan untuk bersaing dengan laki-laki. Karena akan menjadi lebih berat tantangannya bila itu adalah sebuah konteks bertanding dengan lelaki.
"Perempuan harus sadar ini bukan sebuah pertandingan. Kalau pendidikan politik kurang berjalan baik maka perempuan akan terkurung dalam pola pikir bahwa politik itu kotor, politik membuang waktu. Namun perempuan harus hadir untuk membuka mata dunia bahwa berpolitik itu punya kepentingan yang lebih besar dalam merebut kekuasaan yang bukan hanya soal jabatan namun untuk menyejahterakan. Perempuan harus sadar bahwa dengan politik bukan hanya sekadar bisa merebut kekuasaan atau jabatan namun ada hal penting yang harus menjadi tujuan," katanya.
Emi juga menambahkan bahwa perempuan sebisa mungkin harus menjadi pembeda dalam politik NTT. Caranya yaitu dengan berpolitik yang baik dan berkarakter demi menciptakan dan menumbuhkan pola pikir masyarakat yang positif. Sehingga perempuan hadir dalam politik bukan hanya di belakang laki-laki namun berjalan di samping laki-laki merebut kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat.
Pada Musancab PDI-P, Emi Nomleni melantik 77 orang Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI-Perjuangan se-Kabupaten Nagekeo, di Aula SMAK St. Clemens Boawae. Pelantikan dilakukan dalam Acara Musyawarah Anak Cabang (Musancab) PDI-P Kabupaten Nagekeo.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Sekretaris DPD PDI-Perjuangan Yunus Takandewa, Wakil Sekretaris DPD PDI-P Emanuel Konfridus, Bendahara DPD PDI-Perjuangan Patris Lali Wolo, Ketua DPC PDI-P Kabupaten Nagekeo Marselinus F. Ajo Bupu,
Sementara itu, Ketua DPC PDI-P Kabupaten Nagekeo Marselinus F Ajo Bupu dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa sebagai Partai Ideologis, PDI-Perjuangan harus menjadi rumah rakyat dan menjadi alat perjuangan rakyat. “PDI-Perjuangan harus menjadi alat perjuangan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara budaya,” katanya.
Seli Ajo menegaskan bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, kader PDI-Perjuangan harus memiliki kedisiplinan yang tinggi, bekerja sunguh-sungguh serta membangun kekompakan untuk membesarkan partai,” ujarnya.
Pada kegiatan tersebut para peserta memakai masker dan menerapkan jarak aman dengan orang lain. Seluruh peserta diperiksa suhu tubuhnya oleh petugas kesehatan, sesaat sebelum memasuki tempat kegiatan. (OL-10)
Korban diduga hanyut saat hendak menyeberangi sungai untuk pulang ke rumah.
BENTROK antarwarga akibat konflik lahan di Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, pecah pada Jumat (6/3). Kericuhan melibatkan warga empat desa.
Bentrokan warga pecah di Adonara Timur, Flores Timur (6/3/2026). 3 warga luka tembak senjata rakitan & sejumlah rumah terbakar akibat sengketa lahan.
ABB di Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dengan berkolaborasi bersama Happy Hearts Indonesia (HHI) melalui program “Water for All”.
GUBERNUR NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkap potensi dampak serius terhadap sekitar 9 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemprov NTT.
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengawal proses pemulangan 13 korban dugaan TPPO asal Jabar yang ditemukan di Kabupaten Sikka.
BILA berbicara tentang kecakapan politik, kita mesti pulang ke Athena, di pusat Kota Agora yang didesain dengan ruang terbuka sehingga mendorong keterlibatan publik.
Menlu Sugiono bertemu Sekjen PBB António Guterres di New York, bahas Palestina, Board of Peace, dan partisipasi Presiden Prabowo Subianto.
POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved