Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua DPRD NTT Emi Nomleni menyerukan agar perempuan harus hadir untuk merebut kekuasaan. Merebut kekuasaan yang bertujuan menyejahterakan bukan hanya soal pemenuhan kuota dan jabatan dalam setiap pentas politik khususnya di NTT.
Hal itu dikatakan Emi ketika membuka musyawarah anak cabang dan pelantikan pengurus anak cabang, PDIP se-Kabupaten Nagekeo. Sabtu (15/8).
Menurut Emi, yang juga Ketua DPD Partai PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, kehadiran perempuan dalam politik harus menjadi bagian penting dalam berkolaborasi dengan lelaki, bukan untuk bersaing dengan laki-laki. Karena akan menjadi lebih berat tantangannya bila itu adalah sebuah konteks bertanding dengan lelaki.
"Perempuan harus sadar ini bukan sebuah pertandingan. Kalau pendidikan politik kurang berjalan baik maka perempuan akan terkurung dalam pola pikir bahwa politik itu kotor, politik membuang waktu. Namun perempuan harus hadir untuk membuka mata dunia bahwa berpolitik itu punya kepentingan yang lebih besar dalam merebut kekuasaan yang bukan hanya soal jabatan namun untuk menyejahterakan. Perempuan harus sadar bahwa dengan politik bukan hanya sekadar bisa merebut kekuasaan atau jabatan namun ada hal penting yang harus menjadi tujuan," katanya.
Emi juga menambahkan bahwa perempuan sebisa mungkin harus menjadi pembeda dalam politik NTT. Caranya yaitu dengan berpolitik yang baik dan berkarakter demi menciptakan dan menumbuhkan pola pikir masyarakat yang positif. Sehingga perempuan hadir dalam politik bukan hanya di belakang laki-laki namun berjalan di samping laki-laki merebut kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat.
Pada Musancab PDI-P, Emi Nomleni melantik 77 orang Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI-Perjuangan se-Kabupaten Nagekeo, di Aula SMAK St. Clemens Boawae. Pelantikan dilakukan dalam Acara Musyawarah Anak Cabang (Musancab) PDI-P Kabupaten Nagekeo.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Sekretaris DPD PDI-Perjuangan Yunus Takandewa, Wakil Sekretaris DPD PDI-P Emanuel Konfridus, Bendahara DPD PDI-Perjuangan Patris Lali Wolo, Ketua DPC PDI-P Kabupaten Nagekeo Marselinus F. Ajo Bupu,
Sementara itu, Ketua DPC PDI-P Kabupaten Nagekeo Marselinus F Ajo Bupu dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa sebagai Partai Ideologis, PDI-Perjuangan harus menjadi rumah rakyat dan menjadi alat perjuangan rakyat. “PDI-Perjuangan harus menjadi alat perjuangan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara budaya,” katanya.
Seli Ajo menegaskan bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, kader PDI-Perjuangan harus memiliki kedisiplinan yang tinggi, bekerja sunguh-sungguh serta membangun kekompakan untuk membesarkan partai,” ujarnya.
Pada kegiatan tersebut para peserta memakai masker dan menerapkan jarak aman dengan orang lain. Seluruh peserta diperiksa suhu tubuhnya oleh petugas kesehatan, sesaat sebelum memasuki tempat kegiatan. (OL-10)
Perlindungan satwa adalah bagian tak terpisahkan dari mitigasi bencana dan keseimbangan ekosistem.
Sejak 2019, Faris terjun ke NTT untuk melakukan misi sosial dalam penanganan masalah kesehatan di daerah itu.
IA sampai pada ujung hidupnya. Tapi narasi kepergiannya tak berujung. Ia pergi dalam sunyi. Pamit dalam diam. Diam dan sunyi itu menjadi saksi terakhir ziarah hidupnya.
KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta lembaga terkait memberikan pendampingan psikososial untuk saudara dan keluarga anak korban bunuh diri di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sebelum peristiwa tragis tersebut terjadi, korban sering meminta ibunya untuk melakukan pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) untuk memenuhi kebutuhan sekolah.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas berpulangnya siswa tersebut.
POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved