Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPUTUSAN Pemerintah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menunda pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di 143 desa menyusul surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang penundaan pelaksanaan Pilkades serentak, membuat banyak para calon kepala desa jatuh sakit. Pasalnya, para calon kepala desa itu telah mengeluarkan uang selama masa sosialiasi.
"Banyak laporan soal kekecewaan akibat ditundanya pemilihan kepala desa serentak. Tidak sedikit calon kepala desa jatuh sakitn bahkan sampai harus menjalani perawatan di rumah sakit Ciamis dan Tasikmalaya. Karena, selama tahapan sosialisasi mereka sudah mengeluarkan anggaran cukup besar antara Rp50 juta hingga Rp100 juta," kata Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Ciamis, Abdul Haris, Jumat (14/8).
Sebelumnya, pilkades serentak di Ciamios akan digelar pada Sabtu (15/8). Namun akibat pandemi covid-19, Kemendagri memutuskan menunda pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa tersebut.
Pihak Apdesi Ciamis, jelas Haris, telah berusaha berkonsultasi dengan Kemendagri namun keputusan penundaan pilkades tetap bulat dan tidak bisa diganggu gugat. Haris mengatakan, pelaksanaan pilkades sudah dalam tahap akhir yaitu pemungutan suara.
"Biaya yang dikeluarkan para calon kepala desa untuk kampanye dan transportasi tidak sedikit. Bahkan ada calon yang menghutang untuk bisa pemilihan," ujarnya.
Menurut Haris, pihaknya meminta Kemendagri untukl memberi kompensasi akibat penundaan pelaksanaan pilkades ini. Kompensasi itu berupa ganti rugi biasa kampanye yang telah dikeluarkan para calon. (R-1)
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi beri pengecualian larangan motor bagi siswa di pelosok. Aturan resmi berlaku tahun ajaran 2026/2027 dengan syarat ketat. Cek rinciannya.
Apabila surat tersebut tidak ditanggapi dalam 21 hari kerja, maka pihaknya akan melanjutkan upaya hukum melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan skema kompensasi bagi pengemudi angkutan lokal sebagai langkah untuk mengurangi potensi kemacetan selama arus mudik
Seorang ibu di Subang, Jawa Barat kini harus berhadapan dengan hukum setelah menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri yang masih berusia enam tahun.
Langkah ini diambil sebagai bentuk pelayanan publik dan kepedulian sosial guna memastikan masyarakat dapat pulang kampung dengan aman, tertib, dan terencana menjelang Idulfitri.
Unpad masih menunggu hasil visum setelah seorang mayat pria ditemukan tewas gantung diri di dahan pohon di kawasan kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis (19/2)
Pilkades baru akan dilaksanakan pada 2025. Itupun dilakukan bagi desa yang kepala desanya merupakan pergantian antarwaktu (PAW).
Kades di Desa Kabupaten Flores Timur terpaksa berurusan dengan Bawaslu dan Gakkumdu karena kedapatan tidak netral
Bawaslu Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah diminta untuk berlaku tegas terhadap oknum kepala desa maupun ASN yang tidak netral
Sekretariat Nasional Kades Indonesia Bersatu (KIB) mengapresiasi langkah DPR yang akan membahas Revisi Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa.
Seluruh personel atau tim gabungan dalam pelaksanaan pengamanan pelaksanaan pilkades serentak sudah siap diterjunkan
Ancaman minimal yang dihadapi adalah 5 tahun penjara, dengan kemungkinan hukuman maksimal mencapai 20 tahun atau bahkan seumur hidup penjara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved