Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PRAKTIK intoleransi yang menerpa keluarga almarhum Habib Segaf Al Jufri di Surakarta, Jawa Tengah, membangkitkan rasa empati.
Tak kurang, Gubernur Ganjar Pranowo ikut meneriakkan keprihatinannya.
“Sangat disayangkan. Di bulan Agustus, saat kita harusnya mempererat persatuan, ada yang melakukan itu. Saya sudah berkoordinasi dengan Kapolda Irjen Ahmad Lutfi dan semua aparat hukum untuk menindak pelaku dengan tegas,” ujarnya di Semarang, kemarin.
Ia berharap tiga korban yang menderita luka parah akibat penganiayaan kelompok intoleran itu segera sembuh.
“Kapolda sudah menginformasikan tahapan-tahapan pengusutan yang sudah dilakukan. Saya mendukung penuh penegakan hukum kasus ini,” tandasnya.
Penyerangan yang dilakukan kelompok beratribut agama itu terjadi pada Sabtu (8/8). Saat itu keluarga almarhum Habib Segaf tengah menggelar upacara adat perkawinan di Jalan Cempaka, Kampung Mertodranan, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta. Penyerangan membubarkan acara.
Tiga orang luka parah dan sejumlah kendaraan dirusak. Cara-cara biadab kelompok intoleran tersebut juga membuat Alissa Wahid, aktivis keberagaman, berang.
“Peristiwa itu menambah catatan buruk intoleransi di Indonesia yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman,” kata putri pertama Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid itu.
Menurut dia, aparat penegak hukum harus mengusut tuntas dan menindak tegas para pelaku dengan hukuman setimpal. “Jangan lagi ada pendekatan harmoni sosial oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus ini. Itu akan melanggengkan praktik kekerasan lain di masa mendatang,” tegas Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian itu.
Ia menuntut aparat penegak hukum menerapkan cara pandang hak konstitusi. “Setiap jengkal wilayah Indonesia harus memberikan rasa aman kepada penduduknya.”
Di Solo, Kapolresta Komisaris Besar Andy Rifai meminta pelaku penyerangan dan peng aniayaan segera menyerahkan diri. “Kalau tidak mau menunjukkan iktikad baik, kami akan melakukan penangkapan dengan cara-cara polisi. Dua pelaku sudah ditangkap dan akan dikembangkan ke pelaku lain,” tegasnya. (HT/FU/WJ/N-3)
Mencegah radikalisme dan intoleransi berarti menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
INDONESIA bukan bangsa kecil. Ia lahir dari semangat, darah, dan cita-cita luhur: memerdekakan manusia dari ketakutan, kebodohan, dan ketidakadilan.
FORUM Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) merekomendasikan perlunya langkah tegas negara melalui revisi regulasi hingga pembentukan UU Anti-Intoleransi.
Menag Nasaruddin Umar menegaskan upaya mencegah intoleransi memerlukan sesuatu yang lebih kuat daripada peraturan pemerintah atau undang-undang. Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Kementerian Agama akan bergerak cepat dalam menangani berbagai kasus intoleransi yang masih terjadi di sejumlah daerah.
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan menyiapkan dua pendekatan agar insiden perusakan rumah doa di Padang, Sumatra Barat tak terulang
Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik.
Mayoritas publik atau sekitar 67 persen percaya bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengurangi independensi kepolisian.
kasus yang menimpa Hogi Minaya di Sleman, Yogyakarta serta arogansi terhadap penjual es gabus menunjukkan polisi tidak lagi menghayati perannya sebagai pelayan masyarakat.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Sifat rekomendasi tersebut cenderung konvensional dan sudah umum dikenal dalam diskursus reformasi kepolisian di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved