Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Sorong, Papua Barat menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan masukan dalam pemindahan aset RSUD John Piet Wanane dari Kota Sorong menuju Kabupatenn Sorong. Pemindahan aset daerah tersebut bila tidak diawasi sangat rawan terjadinya tindak pidana korupsi.
Wakil Bupati Sorong, Suka Harjono mengatakan kehadiran KPK untuk memberikan masukan dan saran terkait pemindahan aset-aset RSUD yang sebelumnya di Kota Sorong menuju Kabupaten Sorong.
"Kehadiran KPK ini diharapkan bisa memberikan masukan dan saran-saran masalah pemindahan aset rumah sakit daerah dari Kota Sorong ke Kabupaten Sorong untuk mencegaj tindak pidana korupsi," kata Suka Harjono di aula RSUD Dr JP Wanane yang kini berlokasi di Km 22 Kabupaten Sorong, Papua Barat, Sabtu (8/8).
baca juga: Akhirnya RSUD John Piet Wanane Bisa Melayani Pasien BPJS
Pada kesempatan itu Edy Suryanto, tim Korsupgah Korwil VIII KPK RI menyambut baik dan mengapresiasi Pemkab Sorong menggandeng KPK untuk memberikan masukan dan arahan terkait pemindahan aset dan tertin=b administrasi. Dalam pertemuan itu Pemkab Sorong dan KPK menggelar rapat terkait pemindahan aset pemerintah daerah. (OL-3)
Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa tidak boleh ada rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang menolak melayani pasien peserta BPJS segmen PBI
Penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia, dengan angka kejadian yang terus meningkat seiring perubahan gaya hidup.
Saat ini, fasilitas kesehatan maupun SDM kesehatan di Indonesia sudah sangat baik dan tidak kalah dengan rumah sakit di Malaysia maupun Singapura.
Biaya pengobatan di Penang, termasuk tindakan medis serius, seringkali lebih terjangkau daripada RS swasta premium di Indonesia.
Penelitian University of Leeds terhadap 1.832 pasien menunjukkan bahwa kenyamanan selama perawatan memiliki korelasi positif terhadap proses pemulihan pasien.
Dia menambahkan bahwa sejauh ini hasil dari CKG didominasi oleh penyakit hipertensi, baik untuk usia anak-anak sampai lansia.
KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin menilai Pemprov DKI Jakarta belum optimal dalam mengoptimalkan aset daerah. Sebab, nilai pendapatan retribusi daerah dalam APBD 2024 hanya ratusan miliar
KETUA Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menyoroti pengelolaan aset hasil penagihan Inspektorat yang merupakan kewajiban pengembang.
Masih banyak aset milik Pemprov DKI yang terbengkalai. Bahkan, banyak pula aset yang belum tercatat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum optimal melakulan penagihan serta pencatatan aset berupa fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum) di Jakarta.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta pemerintah provinsi DKI Jakarta menjaga aset daerah seperti Kampung Susun Bayam (KSB).
Pascagempa, PLN memastikan seluruh aset di NTT tidak mengalami kerusakan dan pasokan listrik masyarakat tidak terganggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved