Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PEMERINTAH Kabupaten Sorong, Papua Barat menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan masukan dalam pemindahan aset RSUD John Piet Wanane dari Kota Sorong menuju Kabupatenn Sorong. Pemindahan aset daerah tersebut bila tidak diawasi sangat rawan terjadinya tindak pidana korupsi.
Wakil Bupati Sorong, Suka Harjono mengatakan kehadiran KPK untuk memberikan masukan dan saran terkait pemindahan aset-aset RSUD yang sebelumnya di Kota Sorong menuju Kabupaten Sorong.
"Kehadiran KPK ini diharapkan bisa memberikan masukan dan saran-saran masalah pemindahan aset rumah sakit daerah dari Kota Sorong ke Kabupaten Sorong untuk mencegaj tindak pidana korupsi," kata Suka Harjono di aula RSUD Dr JP Wanane yang kini berlokasi di Km 22 Kabupaten Sorong, Papua Barat, Sabtu (8/8).
baca juga: Akhirnya RSUD John Piet Wanane Bisa Melayani Pasien BPJS
Pada kesempatan itu Edy Suryanto, tim Korsupgah Korwil VIII KPK RI menyambut baik dan mengapresiasi Pemkab Sorong menggandeng KPK untuk memberikan masukan dan arahan terkait pemindahan aset dan tertin=b administrasi. Dalam pertemuan itu Pemkab Sorong dan KPK menggelar rapat terkait pemindahan aset pemerintah daerah. (OL-3)
Program berskala besar yang diluncurkan untuk merenovasi rumah sakit itu merupakan bagian dari Program Peningkatan Layanan Kesehatan Kementerian Pertahanan
Expo ini hadir sebagai respons terhadap meningkatnya minat masyarakat Indonesia terhadap wisata kesehatan yang mencakup beragam perawatan.
Banyak rumah sakit melarang anak-anak di bawah usia 12 tahun untuk masuk ke ruang perawatan. Larangan ini kerap menyulitkan orang tua yang harus menjenguk anggota keluarga yang dirawat
SETELAH melalui polemik internal dan aksi massa yang menuntut pembenahan, Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan pergantian dalam struktur pengurus
Baginya pesan kehidupan yang selalu dikenang dan menjadi teladan dari ibunda Sudarsini adalah kepeduliannya kepada orang- orang kecil.
Akses layanan kesehatan yang terjangkau,adil dan berkualitas merupakan kunci memutus rantai kemiskinan struktural.
KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin menilai Pemprov DKI Jakarta belum optimal dalam mengoptimalkan aset daerah. Sebab, nilai pendapatan retribusi daerah dalam APBD 2024 hanya ratusan miliar
KETUA Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menyoroti pengelolaan aset hasil penagihan Inspektorat yang merupakan kewajiban pengembang.
Masih banyak aset milik Pemprov DKI yang terbengkalai. Bahkan, banyak pula aset yang belum tercatat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum optimal melakulan penagihan serta pencatatan aset berupa fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum) di Jakarta.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta pemerintah provinsi DKI Jakarta menjaga aset daerah seperti Kampung Susun Bayam (KSB).
Pascagempa, PLN memastikan seluruh aset di NTT tidak mengalami kerusakan dan pasokan listrik masyarakat tidak terganggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved