Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
PEMERINTAH Kabupaten Sorong, Papua Barat menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan masukan dalam pemindahan aset RSUD John Piet Wanane dari Kota Sorong menuju Kabupatenn Sorong. Pemindahan aset daerah tersebut bila tidak diawasi sangat rawan terjadinya tindak pidana korupsi.
Wakil Bupati Sorong, Suka Harjono mengatakan kehadiran KPK untuk memberikan masukan dan saran terkait pemindahan aset-aset RSUD yang sebelumnya di Kota Sorong menuju Kabupaten Sorong.
"Kehadiran KPK ini diharapkan bisa memberikan masukan dan saran-saran masalah pemindahan aset rumah sakit daerah dari Kota Sorong ke Kabupaten Sorong untuk mencegaj tindak pidana korupsi," kata Suka Harjono di aula RSUD Dr JP Wanane yang kini berlokasi di Km 22 Kabupaten Sorong, Papua Barat, Sabtu (8/8).
baca juga: Akhirnya RSUD John Piet Wanane Bisa Melayani Pasien BPJS
Pada kesempatan itu Edy Suryanto, tim Korsupgah Korwil VIII KPK RI menyambut baik dan mengapresiasi Pemkab Sorong menggandeng KPK untuk memberikan masukan dan arahan terkait pemindahan aset dan tertin=b administrasi. Dalam pertemuan itu Pemkab Sorong dan KPK menggelar rapat terkait pemindahan aset pemerintah daerah. (OL-3)
Penunjukan JLL memperkuat posisi BIH sebagai proyek unggulan sektor kesehatan nasional.
Kemenkes menyebut rumah sakit (RS) asing dimungkinkan untuk membuka cabang di Indonesia. Hal itu selaras dengan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto
Warga Indonesia dan Bali perlu mengetahui bahwa sejak Juni-Juli 2025, ada 21 penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
DPRD : RSUD tidak Boleh Menolak Pasien BPJS Kesehatan
Dengan menyandang nama Nusantara, lanjut Imas, menjadikan rumah sakit tersebut sebagai pelayanan kesehatan yang mencakup masyarakat lebih luas tanpa membeda-bedakan
BANYAK penyakit akibat kerja saat ini tetapi belum dilaporkan. Karenanya, RS Umum Pekerja diharapkan menjadi menjalankan pelayanan yang cepat, inklusif, dan profesional.
KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin menilai Pemprov DKI Jakarta belum optimal dalam mengoptimalkan aset daerah. Sebab, nilai pendapatan retribusi daerah dalam APBD 2024 hanya ratusan miliar
KETUA Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menyoroti pengelolaan aset hasil penagihan Inspektorat yang merupakan kewajiban pengembang.
Masih banyak aset milik Pemprov DKI yang terbengkalai. Bahkan, banyak pula aset yang belum tercatat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum optimal melakulan penagihan serta pencatatan aset berupa fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum) di Jakarta.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta pemerintah provinsi DKI Jakarta menjaga aset daerah seperti Kampung Susun Bayam (KSB).
Pascagempa, PLN memastikan seluruh aset di NTT tidak mengalami kerusakan dan pasokan listrik masyarakat tidak terganggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved