Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
BAWASLU Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan meresmikan Kampung Anti Politik Uang dan Hoaks di Kelurahan Air Gading, Kecamatan Baturaja Barat guna mengantisipasi adanya money politic saat Pilkada serentak 2020 di wilayah setempat.
Ketua Bawaslu Ogan Komering Ulu (OKU), Dewantara Jaya di Baturaja, Jumat (7/8) mengatakan bahwa dipilihnya Kelurahan Airgading menjadi Kampung Anti Politik Uang dan Hoaks karena daerah tersebut merupakan kawasan miniatur di OKU.
"Penduduknya sangat heterogen. Semua agama dan suku lengkap dan umat beragama hidup berdampingan terlihat dari rumah ibadah yang berdekatan namun kerukunan umatnya terjaga," katanya.
Dia berharap dengan adanya Kampung Anti Politik Uang dan Hoax ini dapat memberikan motifasi dan meminimalisir pelanggaran Pillkada.
"Dengan adanya Kampung Anti Politik Uang dan Hoaks ini dapat mencegah politik uang menjelang dan saat Pilkada nanti," harapnya.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu RI Koordiv Pengawasan dan Sosialiasi, Mochammad Afifuddin saat hadir dalam acara tersebut menambahkan bahwa Kampung Anti Politik Uang dan Hoaks diresmikan untuk meminimalisir adanya kecurangan saat Pilkada 2020 di wilayah setempat. Menurut dia, Bawaslu dan jajaran wajib menjaga porsi jarak yang sama dengan semua bakal calon kepala daerah yang akan berkompetisi di Pilkada 2020.
"Pihak pengawas pemilu harus menjadi wasit yang baik dalam pertarungan di Pilkada nanti," tegasnya.
baca juga: Cucu Mahapatih Keraton Akui Bangun Koalisi Hadapi Gibran
Dia menegaskan, ada beberapa hal yang melekat dan wajib dilaksanakan oleh Bawaslu antara lain yaitu pencegahan dengan melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan yang rawan terjadi pelanggaran.
"Khususnya politik uang yang meracuni proses demokrasi. Karena politik uang ini sangat rawan maka semua pengawas pemilu harus melakukan pengawasan," tegasnya. (OL-3)
Polisi meluruskan kabar viral pengamen membawa mayat di Tambora, Jakarta Barat. Karung tersebut dipastikan berisi seekor biawak.
UU ITE 2024 tidak menghapus sanksi pidana bagi penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Regulasi baru justru memperjelas batasan jenis kebohongan digital
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya hoaks cuaca di puncak musim hujan Desember-Februari, termasuk isu Squall Line.
BMKG memastikan kabar ancaman Squall Line dan badai ekstrem 31 Desember 2025–1 Januari 2026 adalah hoaks. Tidak ada peringatan resmi dikeluarkan.
Sebuah video palsu berdurasi 12 detik yang mengeklaim sebagai rekaman sel Jeffrey Epstein sebelum tewas muncul di situs pemerintah.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
PEMILIHAN anggota Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada awal 2026 menyedot perhatian luas, sesuatu yang tidak terjadi pada proses pemilihan deputi gubernur sebelumnya.
Di saat pemilu berjalan kompetitif, kualitas demokrasi justru dinilai jalan di tempat atau bahkan mundur.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved