Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
FRAKSI PDIP DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempertanyakan efektivitas penggunaan Dana Keistimewaan (Danais). Penggunaan Danais selama ini tidak terukur efektivitasnya sehingga harus dievalusi.
Dari 2013-2020, ada pergeseran tujuan penggunaan Danais, yaitu dari kesejahteraan masyarakat ke hal-hal fisik, utamanya tata ruang.
"Angka kemiskinan (di DIY) masih tinggi. Dengan digelontorkan Danais tahun ini sebesar Rp1,32 triliun, berapa sih yang bisa untuk menurunkan angka kemiskinan? Kita kan nggak pernah tahu," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DIY Dwi Wahyu Budiantoro, Minggu (2/8)
Ia pun mempertanyakan, apakah Pemprov DIY memiliki data capaian penggunaan dana keistimewaan untuk kesejahteraan masyarakat atau menurunkan kemiskinan? Menurut dia, sampai saat ini belum ada kajian tentang seberapa besar Danais mampu meningkatkan kesejahteraan ataupun menurunkan angka kemiskinan di DIY.
Pria yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY ini mengingatkan, niat awal Danais adalah harus dapat meningkatkan perekomian.
Danais merupakan amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Keistimewaan DIY. Besaran Danais yang diterima DIY dari tahun 2013 hingga 2020, berbeda-beda tiap tahunnya. Pada 2020, DIY menerima Danais dari pemerintah pusat sebesar Rp1,32 triliun.
Dwin melihat penggunaan Danais cenderung lebih dominan untuk seni di atas panggung dan pembangunan fisik, terutama terkait tata ruang, bukan untuk mengungkit perekonomian. Hingga Triwulan II 2020, misalnya, capaian kinerja pelaksanaan Danais lebih rendah dibanding triwulan yang sama tahun lalu.
Dwi memaklumi, penyebab hal tersebut adalah pandemi Covid-19. Namun, ia menyoroti, penggunaan Danais dominan pada kebudayaan yang bersifat kinerja fisik, terutama pada urusan tata ruang.
Padahal, menurut dia, Danais bisa digunakan untuk kebudayaan yang meliputi pertanian dan wisata sehingga bisa lebih bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Kasus Positif Covid-19 di Tasikmalaya kembali Meningkat
Penggunaan Danais, lanjut dia, semestinya mengedepankan capaian dan terukur, bukannya hanya mengedepankan serapan. Akibatnya, keberadaan Danais tidak berdampak nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat.
"Penggunaan Danais harus dievaluasi dari 2013 sampai 2020," terang dia. Pemda DIY selama ini hanya terkesan mengejar serapan, bukan sasaran, dengan tujuan tahun depan memperoleh kembali dengan jumlah yang lebih besar. (OL-13)
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Dalam rancangan yang disepakati DPRD dan Pemkab Klungkung, fokus utama diarahkan pada pengembangan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan masyarakat.
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan puncak peringatan Bulan Bung Karno di Makam Bung Karno di Kota Blitar
Bambang mengatakan penulisan sejarah berkaitan dengan subjektivitas. Namun, dia mempersilahkan Fadli untuk menggunakan caranya sendiri tetapi jangan merasa selalu benar.
KETUA DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta pemerintah Indonesia mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang resmi menaikkan gaji hakim.
"PDI-P punya kecondongan untuk merapat atas nama relasi personal yang baik antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, atas nama kondisi PDI-P yang sedang babak belur, PDIP ingin menjadi mitra strategis,"
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya menyalurkan 403 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha tahun ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved