Sekitar 70 Persen Tanah di Kalsel Belum Bersertifikat

SEKITAR 70% luas tanah di Provinsi Kalimantan Selatan diperkirakan belum memiliki sertifikat. Pemerintah menargetkan program sertifikasi 116.500 bidang tanah di Kalsel hingga akhir 2020. Hal ini dikemukakan Kepala Kantor Wilayah  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Kalsel, Alen Saputra, Kamis (30/7). 

"Hingga saat ini diperkirakan ada 70 persen luas tanah di Kalsel belum bersertifikat," tuturnya.

Terkait hal ini dikatakan Alen Saputra pemerintah pusat terus menggulirkan program sertifikat tanah secara gratis kepada masyarakat. Di Kalsel sejauh ini pemerintah telah membagikan sertifikat untuk ratusan ribu bidang tanah secara gratis kepada masyarakat. 

"Tahun ini seluas 3.000 bidang tanah sudah selesai dibagikan lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)," ujarnya.

Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor pada acara Sosialisasi Pencegahan Mafia Tanah dan Penyerahan Sertifikat Tanah kepada masyarakat kemarin menegaskan pihaknya terus mendorong upaya penataan pertanahan khususnya program sertifikat tanah gratis ini. 

"Kita ucapkan terima kasih atas upaya pemerintah dalam menata pertanahan di Kalsel melalui program sertifikat tanah secara gratis dan sosialisasi pencegahan mafia tanah," ujarnya.

Menurut Sahbirin program sertifikasi tanah ini menjamin rakyat memiliki kepastian hukum atas hak tanah yang mereka miliki. Terlebih status Kalsel sebagai gerbang ibukota Negara, memunculkan peluang terjadinya praktek dan permainan illegal dalam pengurusan tanah.

baca juga: Omnibus Law Amanatkan Pembentukan Bank Tanah

Gubernur juga menginstruksikan kepada kepala desa gar memberikan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya sertifikat tanah, bertindak hati-hati dan teliti dalam pengurusan hak atas tanah. Dalam kegiatan sosialisasi pencegahan mafia tanah dan penyerahan sertifikat tanah ini, juga dilaksanakan pembagian empat sertifikattanah seluas 12 meter kepada masyarakat. (OL-3)