Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKITAR 70% luas tanah di Provinsi Kalimantan Selatan diperkirakan belum memiliki sertifikat. Pemerintah menargetkan program sertifikasi 116.500 bidang tanah di Kalsel hingga akhir 2020. Hal ini dikemukakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Kalsel, Alen Saputra, Kamis (30/7).
"Hingga saat ini diperkirakan ada 70 persen luas tanah di Kalsel belum bersertifikat," tuturnya.
Terkait hal ini dikatakan Alen Saputra pemerintah pusat terus menggulirkan program sertifikat tanah secara gratis kepada masyarakat. Di Kalsel sejauh ini pemerintah telah membagikan sertifikat untuk ratusan ribu bidang tanah secara gratis kepada masyarakat.
"Tahun ini seluas 3.000 bidang tanah sudah selesai dibagikan lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)," ujarnya.
Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor pada acara Sosialisasi Pencegahan Mafia Tanah dan Penyerahan Sertifikat Tanah kepada masyarakat kemarin menegaskan pihaknya terus mendorong upaya penataan pertanahan khususnya program sertifikat tanah gratis ini.
"Kita ucapkan terima kasih atas upaya pemerintah dalam menata pertanahan di Kalsel melalui program sertifikat tanah secara gratis dan sosialisasi pencegahan mafia tanah," ujarnya.
Menurut Sahbirin program sertifikasi tanah ini menjamin rakyat memiliki kepastian hukum atas hak tanah yang mereka miliki. Terlebih status Kalsel sebagai gerbang ibukota Negara, memunculkan peluang terjadinya praktek dan permainan illegal dalam pengurusan tanah.
baca juga: Omnibus Law Amanatkan Pembentukan Bank Tanah
Gubernur juga menginstruksikan kepada kepala desa gar memberikan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya sertifikat tanah, bertindak hati-hati dan teliti dalam pengurusan hak atas tanah. Dalam kegiatan sosialisasi pencegahan mafia tanah dan penyerahan sertifikat tanah ini, juga dilaksanakan pembagian empat sertifikattanah seluas 12 meter kepada masyarakat. (OL-3)
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memastikan pemerintah memulihkan 717 sertifikat tanah milik transmigran di Kotabaru, Kalsel, yang sebelumnya dibatalkan.
"Kami sudah melakukan pemberkasan bahkan sudah bayar, namun sudah 7 tahun ini belum juga selesai,"
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman lima tahun penjara bagi Charlie Chandra dalam sidang lanjutan kasus pemalsuan sertifikat tanah di Pengadilan Negeri Tangerang, Selasa (5/8). I
Cek tanah milik siapa dengan mudah! Panduan lengkap cara mengetahui pemilik tanah, dokumen yang diperlukan, dan biaya. Temukan solusinya di sini sekarang juga!
Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Koswara Kantah Tangsel yang hadir dalam kegiatan tersebut bertempat di Aula Kantah Tangsel, Serpong.
Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah dokumen hukum tertinggi yang memberikan kepemilikan penuh atas tanah dan bangunan tanpa batas waktu, hanya dapat dimiliki WNI.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan membentuk dan merekrut 50 orang relawan Komando Cadangan (Komcad) guna memperbesar dan memperkuat kemampuan TNI.
Inovasi ini bertujuan mempercepat distribusi bahan pokok ke wilayah yang mengalami kendala pasokan atau lonjakan harga signifikan.
Peristiwa terbakarnya batubara di kawasan tambang KM 171, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu menjadi bukti buruknya tata kelola pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
BNPB menyebur memasuki awal Maret, bencana hidrometeorologi masih mendominasi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim).
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved