Selasa 25 Februari 2020, 23:40 WIB

Omnibus Law Amanatkan Pembentukan Bank Tanah

MI | Ekonomi
Omnibus Law Amanatkan Pembentukan Bank Tanah

MI/Bary Fathahilah
Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Himawan Arief Sugoto

 

SEKRETARIS Jenderal Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Himawan Arief Sugoto menyebutkan pembentukkan bank tanah berfungsi untuk kepentingan sosial, umum, ekonomi dan reforma agraria.

Pembentukkan bank tanah menurutnya telah tercetus sejak 1993 silam. Namun urung terwujud lantaran naskah akademis acap kali berubah. Hingga pada akhirnya di 2018 ATR/BPN kembali mendorong pembentukkan bank tanah.

Usulan pembentukkan tanah sebetulnya juga telah dimasukkan dalam RUU yang diserahkan pada DPR tahun lalu. Akan tetapi RUU itu gagal lolos untuk dibahas oleh parlemen. Kini, melalui RUU Cipta Kerja, ATR/BPN kembali mengusahakan pembentukkan bank tanah.

“Saat ini dalam pembahasan omnibus law klaster pengadaan tanah kita disitu dimasukkan yang disebutnya badan bank tanah,” jelas Himawan di kantornya, Selasa (25/2).

Badan bank tanah, imbuh dia, merupakan badan khusus yang dapat meredistribusi kembali tanah. Dengan fungsi itu, konflik soal tanah dapat diminimalisir.

Pembentukan bank tanah juga bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi.
Himawan mencotohkan, bila ada investor yang membutuhkan lahan atau pun tanah, bank tanah akan memberikan hak di atas bank tanah hingga 90 tahun.

“Ini juga memudahkan atau memberikan kepastian hukum dalam melakukan investasi, tetapi kita lihat jenis-jenis investasinya,” terangnya.

“Kalau investasinya besar dan memberikan nilai tambah pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, maka hak itu bisa diberikan yang lebih panjang baik HGB, HGU atau hak pakai,” sambung Himawan.

Sebetulnya, ATR/BPN bisa saja membentuk bank tanah hanya dengan landasan Peraturan Pemerintah, akan tetapi itu dinilai kurang kuat. Oleh karenanya dibutuhkan UU sebagai dasar hukumnya.

“Kita butuh cantolan khusus sehingga kita menunggu UU ini, walaupun sebenarnya tanpa UU ini bisa saja jalan,” pungkas Himawan.  

Saat ini pembahasan RUU Cipta Kerja belum berjalan. Pemerintah akan membahasnya dengan DPR pada masa sidang mendatang. (Mir/E-1)

 

Baca Juga

Ilustrasi

Dampak Korona, Banyak Perusahaan Bertahan 1-3 Bulan Kedepan

👤Despian Nurhidayat 🕔Jumat 10 April 2020, 16:07 WIB
Arus kas ada yang satu bulan sampai dengan tiga bulan kedepan, lebih dari itu mereka harus cari stand by...
MI/M Ghozi

Buat Pemudik, Faisal Basri Ingatkan soal Daya Dukung RS di Daerah

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Jumat 10 April 2020, 15:43 WIB
"Sama halnya ketersediaan tempat tidur rumah sakit sama mengkhawatirkannya. Semua tujuan mudik utama di bawah rerata nasional,"...
Antara

Kenaikan HPP Diharapkan Bisa Memperbaiki Kesejahteraan Petani

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Jumat 10 April 2020, 15:29 WIB
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania berharap kenaikan Harga Pokok Pembelian (HPP) bisa turut memperbaiki...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya