KPU Riau: Sejumlah Warga Menolak Petugas Coklit

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau mengatakan sejumlah warga masyarakat menolak petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) saat akan melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

"Kini KPU memasuki tahapan coklit kami mendapat tantangan dari masyarakat dengan adanya penolakan di Siak, Rokan Hulu dan Bengkalis dengan berbagai alasan," kata Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Riau Nugroho Noto Susanto kepada Antara di Pekanbaru, Sabtu (25/7).
  
Penolakan tim PPDP di lapangan, kata Nugroho, merupakan tantangan yang dihadapi jajarannya di lapangan di masa wabah Covid-19 ini karena proses sosialisasi sangat terbatas.
  
"Contoh kasus penolakan yang dihadapi PPDP di Rokan Hulu, yakni ada masyarakat sekitar perusahaan tidak mau dicoklit karena kebijakan yang ketat dari perusahaan," kata pria yang akrab disapa Nugi ini.
  
Kemudian penolakan lainnya terjadi di Kabupaten Bengkalis saat ada warga yang tidak mau dicoklit karena kesal dan mengaku tidak menerima Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 dari pemerintah.
  
"Padahal sebenarnya kegiatan itu tidak ada hubungannya sama KPU. Ini imbas dari respons masyarakat," katanya.

Selanjutnya, ada pula kasus lainnya saat warga tak mau di-coklit tim sosialisasi KPU di salah satu desa di Kabupaten Siak karena takut akan
tertular Covid-19.
  
Dia mengatakan pilkada di sembilan daerah di Provinsi Riau yang akan diselenggarakan pada Desember 2020 sangat berat, terutama di tengah kondisi pandemi Covid-19.
  
"Namun ini menjadi tantangan tersendiri terlebih bagi penyelenggara yang harus memastikan bahwa sosialisasi dan pencocokan data pemilih dapat berjalan dengan baik," katanya.
  
Untuk itu, KPU Provinsi Riau sudah berkoordinasi untuk meminta KPU kabupaten/kota gencar lagi menyosialisasikan tahapan Pilkada ke masyarakat.
  
Dalam konteks antisipasi Covid-19, KPU telah menerapkan protokol kesehatan dengan membawa hand sanitizer, memakai masker dan
petugas sebelumnya sudah melakukan rapid test terlebih dahulu untuk memastikan bebas virus Covid-19.
  
"Jadi tinggal komunikasi saja yang perlu antara desa dan petugas KPU kami harap tak ada lagi penolakan," katanya.
  
Demikian juga dengan perusahaan, KPU juga akan mengomunikasikan hal ini ke stakeholder terkait dan ke pimpinan serta meminta kepada KPU Kabupaten untuk menyampaikan bahwa coklit itu adalah keharusan.
  
 "Kami juga berharap warga bisa memilah mana yang urusan KPU dan mana yang bukan karena Bansos itu bukan bagian dari kerja kami, diharapkan mereka tetap mau dicoklit untuk mengakurasi data pemilih," tukas Nugroho.
  
Untuk Pilkada serentak 2020 di Riau jumlah PPDP yang disediakan 8.340 orang sesuai dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dikurangi 12 TPS berlokasi di Lembaga Permasyarakatan. (Antara/OL-09)