Pemkab Bandung Barat Ikuti Aturan Sanksi Pemprov Soal Masker

PEMERINTAH Kabupaten Bandung Barat bakal mengikuti aturan Pemprov Jabar terkait pemberlakuan denda terhadap warga yang tidak menggunakan masker untuk mencegah penyebaran covid-19.

"Denda yang tidak memakai masker, kita mengikuti arahan karena sebetulnya kita juga merencanakan seperti itu. Masker kan wajib, cuma belum ada denda," kata Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna, Selasa (14/7).

Untuk mencegah sanksi denda, pihaknya meminta masyarakat terus menerapkan protokol kesehatan termasuk menggunakan masker saat beraktivitas di ruang publik.

"Pakai masker itu wajib untuk mencegah penularan, bukan hanya disiplin saat ada denda. Harus terus diterapkan sampai kondisi benar-benar aman. Karena gubernur baru menerapkan denda, nah kita akan mengikutinya," ujarnya.

Baca juga:  Tak Bermasker Emil Siapkan Sanksi Denda hingga Kurungan

Aa Umbara menyatakan, saat ini wilayah Bandung Barat berada di zona biru penyebaran kasus covid-19. Pihaknya berharap bisa segera masuk zona hijau sebab pasien positif hanya tinggal 10 orang.

"Kita sekarang di zona biru, kemarin sempat masuk zona kuning, tapi itu kan ada kesalahan data. Harapannya segera masuk zona hijau, karena kasus positif hanya sisa sedikit," jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyampaikan, akan mendisiplinkan masyarakat agar menggunakan masker di tempat umum. Bagi masyarakat yang kedapatan tidak menggunakan masker akan diberikan sanksi denda dari Rp100-150 ribu.

Pemberlakuan denda akan dilakukan selama 14 hari dimulai pada tanggal 27 Juli 2020. Pihaknya akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum aturan ini diterapkan. Tindakan tegas ini dilakukan mengingat dari pengamatan dan laporan, masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker di lapangan.

"Ini hasil monitor dan laporan dari Kapolda, banyak orang yang cuek tidak menggunakan masker," terang gubernur.

Selain membayar denda, lanjut gubernur, ada pilihan lain dalam penggunaan sanksi yakni kurungan atau kerja sosial.

"Kalau tidak bisa membayar denda, pilihannya opsinya kurungan atau kerja sosial yang finalisasinya sedang disiapkan Kejati," tuturnya.(OL-5)