Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan sudah menerjunkan tim khusus untuk menyelesaikan hambatan pembangunan jalan Tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan atau disingkat dengan Tol Cisumdawu, Jawa Barat.
Kendala yang jadi sorotan ialah sejumlah bidang tanah yang sudah bebas namun diketahui belum bisa dibangun karena ada penolakan warga.
"Ada beberapa bidang lahan yang sudah bebas namun belum dapat dikonstruksi karena ada penolakan dari warga. Tapi kami sudah terjunkan tim untuk diselesaikan," ungkap Luhut dilansir laman resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Rabu (16/6).
Luhut pun mengadakan rapat koordinasi percepatan pembangunan Tol Cisumdawu bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil secara virtual pada hari ini.
Dalam pengerjaan Tol Cisumdawu sepanjang 60 kilometer, Pemprov Jabar dikatakan bertugas mengurusi pembebasan lahan. Sementara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempunyai tugas mengerjakan konstruksinya.
Persoalan lain yang dihadapi pemerintah terkait pembangunan tol yang akan terhubung dengan jalan Tol Akses Bandara Kertajati, Jawa Barat, ialah adanya tumpang tindih kawasan hutan dengan tanah warga, tanah kas desa dan tanah adat.
"Ada juga tanah wakaf yang sampai saat ini belum bebas," ujar Luhut.
Terkait hal tersebut pihaknya pun sudah meminta aparat penegak hukum mengawal penyelesaian masalah. Menurut Luhut, penting untuk melibatkan aparat hukum agar proses pembangunan tol selesai sesuai target, yakni rampung pada akhir 2021.
"Diperlukan pendampingan dari aparat penegak hukum dalam melakukan pendekatan, pengamanan dan penertiban," tandas Luhut.
Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil menuturkan, saat ini isu yang menjadi hambatan dalam pengerjaan Tol Cisumdawu yaitu pembebasan tanah kas desa. Pihaknya mengaku intens berkoordinasi dengan Pemkab Sumedang untuk menyelesaikan persoalan lokal tersebut.
"Saya terus berkoordinasi dengan Pak Bupati (Sumedang) untuk menyelesaikan masalah lokal, itu tanggung jawab kami," tandasnya. (OL-8)
Para politisi sudah seharusnya punya tanggung jawab untuk membereskan pandemi covid-19 dulu. Apalagi hingga hari ini terjadi kenaikan eksponensial.
Himbauan itu karena pergerakan penyebaran covid-19 di Kabupaten Bogor masih belum terkendali. Khususnya di tempat-tempat wisata.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengundang para pemimpin daerah 'tetangga' DKI Jakarta untuk membahas PSBB total siang ini
Kasus covid-19 di DKI Jakarta terus meningkat. Oleh karena itu, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total akan kembali diterapkan di Jakarta mulai 14 September mendatang.
WILAYAH Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) mendukung penuh pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pemprov DKI Jakarta.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan saat ini ada empat kota/kabupaten di Jawa Barat yang kasus baru covid-19 tinggi, sehingga ditetapkan sebagai zona merah.
Apakah teror itu terkait dengan penguasa? Apa pula yang seharusnya dilakukan pemerintah agar pers dan rakyat punya jaminan keamanan dan kebebasan?
Dia menegaskan agar para suporter masing-masing klub bola menyaksikan pertandingan Liga 1 di rumah guna menghindari penularan covid-19.
Kendati demikian, sebagian besar kasus yang terjadi diperkirakan akan bergejala ringan
Namun demikian, Luhut mengakui penambahan penerbangan tidak akan bisa berlangsung dengan cepat
"Jadi, fokus penanganan di rumah sakit adalah untuk melayani perawatan pasien covid-19 dengan gejala berat atau sekitar 15% dari total kasus,"
MENTERI Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) disebut sudah memberikan lampu hijau atas perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid 2.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved