Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
KAUM muda Papua berharap Partai NasDem bisa ikut manjadi bagian dalam proses demokratisasi dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Papua. Tokoh muda Papua Samuel Tabuni berharap keberadaan partai yang dipimpin Surya Paloh ini mampu menjembatani para pemuda/generasi muda Papua dalam menampilkan wajah dan karakter keaslian Papua.
“Kami berharap Partai NasDem di Papua harus menjadi partai yang demokratis, terbuka dan jujur dari mulai kepemimpinan wilayah, pimpinan cabang hingga pimpinan ranting,” kata tokoh muda Papua Samuel Tabuni dalam keterangan persnya, Sabtu.
Samuel yang merupakan kader NasDem Papua mengaku khawatir apabila partai yang dipimpin Surya Paloh itu dikuasai sekelompok orang atau elite yang tidak memahami kondisi orang asli Papua.
Karena itu, dalam proses pencarian/seleksi/calon pemimpin/kader terbaik harus mempertimbangkan faktor-faktor yang betul-betul dapat meningkatkan elektabilitas partai dengan melihat pada aspek ketokohan, elektabilitas calon, dan kemampuan dalam membangun nilai-nilai sosial di masyarakat.
Baca juga : Pemkot Yogya Klaim Mampu Jalani Kenormalan Baru
“Jangan sampai akhirnya memilih calon yang memiskinkan orang asli Papua,” tegasnya.
Samuel menyarankan agar NasDem tidak harus melihat aspek sistem noken sebagai ukuran pemenangan salah satu calon, khususnya di wilayah pegunungan Papua. Karena kenyataannya sistem ini tidak dikendalikan oleh kepala suku dan tokoh agama, melainkan dikendalikan oleh penyelenggara yang tidak dewasa dan tidak bertanggung jawab.
Samuel menyebutkan, dirinya tidak ingin tingkat kepercayaan masyarakat Papua kepada NasDem menjadi turun atau kesulitan dalam meraih suara yang baik akibat praktik yang mencoba merusak demokrasi.
“Kami tidak ingin elektabilitas Partai NasDem ke depan mengalami penurunan hasil pemilihan yang signifikan akibat perilaku tidak etis yang dilakukan sekelompok elite di Papua,” pungkasnya. (OL-7)
Riant menilai, sejak awal keputusan pembangunan IKN di Kalimantan Timur memang dianggap sepihak oleh pemerintah.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, mengapresiasi dan memuji Presiden Prabowo Subianto dan tim ekonomi yang berhasil menurunkan tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat.
POLITIKUS PDIP, Guntur Romli, menanggapi usulan NasDem agar kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dijadikan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir, menilai bahwa usulan Partai NasDem terkait penundaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur layak untuk dipertimbangkan
PARTAI NasDem mengusulkan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Sepaku, Kalimantan Timur, dijadikan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur.
Lebih lanjut, saat ini dia menilai bahwa anggaran yang ada saat ini lebih banyak difokuskan pada berbagai macam program prioritas Presiden Prabowo.
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved