Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANTYAK 27 ribu kepala keluarga (KK) di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, belum menerima bantuan sosial tunai (BST) berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos). Sebab kuota awal yang telah diajukannya sebesar 51 ribu penerima tidak sesuai dengan realisasi.
Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan langsung masalah ini kepada Mensos Juliari Batubara saat berkunjung ke Tasikmalaya. Ternyata ada mis komunikasi antara Pemprov Jabar dan Kemensos. Data awal yang diajukan 51 ribu KK dan realisasinya ternyata untuk 11 ribu KK.
"Kita mendapatkan kuota dari Provinsi Jawa Barat sebanyak 51 ribu KK yang akan terima BST Kemensos. Ternyata data tersebut mis (salah). Karena realisasinya hanya 11 ribu KK saja. Sisanya 40 ribu KK selama ini belum mendapat BST sama sekali," kata Walikota Budi Budiman, Kamis (25/6).
Budi mengatakan, setelah diverifikasi, dari 40 ribu KK ternyata sekitar 27 ribu KK lagi yang berhak menerima BST. Mereka selama ini sudah mendapatkan program PKH dan BPNT. Namun, belum mendapatkan BST Kemensos.
"Kami meminta masyarakat bersabar hingga menunggu keputusan, dan selama ini sudah ada skenario apabila dari Jemensos sendiri tidak seluruhnya tapi berharap dari Kemensos bisa menyelesaikan seluruhnya," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Nana Rosadi mengatakan, untuk 11 ribu KK sudah mendapat BST Kemensos sebesar Rp600 ribu sebanyak tiga kali. Pada gelombang kedua, yaitu Juli-Desember 2020, besarannya akan dikurangi menjadi Rp300 ribu per bulan tapi untuk sisanya yang belum mendapatkan BST, akan dipenuhi selanjutnya.
"Untuk sisanya akan langsung didapatkan sebesar Rp1,8 juta, data kekurangan itu sudah disampaikan kepada Kemensos dan telah disetujui. Sekarang hanya menunggu realisasinya," tandasnya. (OL-13)
Baca Juga: Sejak Pandemi Covid Pengajuan Klaim JHT Meningkat Pesat di Bali
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
KEMENTERIAN Sosial menyalurkan bantuan logistik sekaligus melakukan pendataan korban terdampak bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) terus mengintensifkan upaya pemulihan pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan usaha sebesar Rp5 juta per keluarga terdampak bencana. Bantuan ini disalurkan melalui Pokja Pemberdayaan Pasca Bencana.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan BNPB, TNI, Polri, BPBD dan Pemda terus mempercepat upaya distribusi bufferstock logistik,
SEKRETARIS Jenderal Kemensos Robben Rico mengatakan penerima BLT kesra sudah 85 persen dari target, sedangkan Menko Airlangga mengatakan sudah 26,2 juta orang menerima bantuan itu dari 35 juta
Kementerian Sosial memberikan atensi khusus terhadap penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, terutama di wilayah yang masih terisolasi seperti Aceh Tamiang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved