Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANTYAK 27 ribu kepala keluarga (KK) di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, belum menerima bantuan sosial tunai (BST) berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos). Sebab kuota awal yang telah diajukannya sebesar 51 ribu penerima tidak sesuai dengan realisasi.
Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan langsung masalah ini kepada Mensos Juliari Batubara saat berkunjung ke Tasikmalaya. Ternyata ada mis komunikasi antara Pemprov Jabar dan Kemensos. Data awal yang diajukan 51 ribu KK dan realisasinya ternyata untuk 11 ribu KK.
"Kita mendapatkan kuota dari Provinsi Jawa Barat sebanyak 51 ribu KK yang akan terima BST Kemensos. Ternyata data tersebut mis (salah). Karena realisasinya hanya 11 ribu KK saja. Sisanya 40 ribu KK selama ini belum mendapat BST sama sekali," kata Walikota Budi Budiman, Kamis (25/6).
Budi mengatakan, setelah diverifikasi, dari 40 ribu KK ternyata sekitar 27 ribu KK lagi yang berhak menerima BST. Mereka selama ini sudah mendapatkan program PKH dan BPNT. Namun, belum mendapatkan BST Kemensos.
"Kami meminta masyarakat bersabar hingga menunggu keputusan, dan selama ini sudah ada skenario apabila dari Jemensos sendiri tidak seluruhnya tapi berharap dari Kemensos bisa menyelesaikan seluruhnya," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Nana Rosadi mengatakan, untuk 11 ribu KK sudah mendapat BST Kemensos sebesar Rp600 ribu sebanyak tiga kali. Pada gelombang kedua, yaitu Juli-Desember 2020, besarannya akan dikurangi menjadi Rp300 ribu per bulan tapi untuk sisanya yang belum mendapatkan BST, akan dipenuhi selanjutnya.
"Untuk sisanya akan langsung didapatkan sebesar Rp1,8 juta, data kekurangan itu sudah disampaikan kepada Kemensos dan telah disetujui. Sekarang hanya menunggu realisasinya," tandasnya. (OL-13)
Baca Juga: Sejak Pandemi Covid Pengajuan Klaim JHT Meningkat Pesat di Bali
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved