Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
SEBANTYAK 27 ribu kepala keluarga (KK) di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, belum menerima bantuan sosial tunai (BST) berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos). Sebab kuota awal yang telah diajukannya sebesar 51 ribu penerima tidak sesuai dengan realisasi.
Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan langsung masalah ini kepada Mensos Juliari Batubara saat berkunjung ke Tasikmalaya. Ternyata ada mis komunikasi antara Pemprov Jabar dan Kemensos. Data awal yang diajukan 51 ribu KK dan realisasinya ternyata untuk 11 ribu KK.
"Kita mendapatkan kuota dari Provinsi Jawa Barat sebanyak 51 ribu KK yang akan terima BST Kemensos. Ternyata data tersebut mis (salah). Karena realisasinya hanya 11 ribu KK saja. Sisanya 40 ribu KK selama ini belum mendapat BST sama sekali," kata Walikota Budi Budiman, Kamis (25/6).
Budi mengatakan, setelah diverifikasi, dari 40 ribu KK ternyata sekitar 27 ribu KK lagi yang berhak menerima BST. Mereka selama ini sudah mendapatkan program PKH dan BPNT. Namun, belum mendapatkan BST Kemensos.
"Kami meminta masyarakat bersabar hingga menunggu keputusan, dan selama ini sudah ada skenario apabila dari Jemensos sendiri tidak seluruhnya tapi berharap dari Kemensos bisa menyelesaikan seluruhnya," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Nana Rosadi mengatakan, untuk 11 ribu KK sudah mendapat BST Kemensos sebesar Rp600 ribu sebanyak tiga kali. Pada gelombang kedua, yaitu Juli-Desember 2020, besarannya akan dikurangi menjadi Rp300 ribu per bulan tapi untuk sisanya yang belum mendapatkan BST, akan dipenuhi selanjutnya.
"Untuk sisanya akan langsung didapatkan sebesar Rp1,8 juta, data kekurangan itu sudah disampaikan kepada Kemensos dan telah disetujui. Sekarang hanya menunggu realisasinya," tandasnya. (OL-13)
Baca Juga: Sejak Pandemi Covid Pengajuan Klaim JHT Meningkat Pesat di Bali
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mulai melakukan uji coba pelaksanaan Sekolah Rakyat di dua lokasi, yakni Sentra Handayani Jakarta dan Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi.
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved