Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
DPC PDIP Kota Yogyakarta melaporkan pencemaran nama baik terhadap Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri ke Polda DIY. Sebanyak tujuh akun medsos dilaporkan.
"Setelah melihat perkembangan politik dan mendapatkan fakta di lapangan, ada dugaan pelanggaraan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berisi ujaran kebencian, fitnah, hasutan, dan hoaks," terang Ketua DPC PDIP Kota Yogyakarta, Eko Suwanto saat ditemui di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda DIY, Rabu (24/6).
Salah satu akun yang dilaporkan @palaluyourhead. Ketujuh akun yang dilaporkan karena mengunggah tagar #TangkapMegaBubarkanPDIP. Menurut dia, akun-akun yang dilaporkan bisa bertambah. Pelaporan tersebut, ujar Eko, dilakukan karena PDIP mengedepankan jalan hukum, sesuai konstitusi Indonesia. Pihaknya telah menunjuk tim hukum, yang terdiri dari empat orang untuk mengawal laporan tersebut, yaitu Endro Sulaksono, Wahyudi Sapta Putra, Ari Fatanen, dan Muhammad Alfin Khoiru.
"Kami minta pelaku segera menyerahkan diri kepada penegak hukum dan menjalani proses hukum yang ada," kata dia.
Di sisi lain, Eko juga mengajak seluruh kader PDIP menjaga harkat martabat ketua umum dan mengedepankan proses hukum. Para kader diajak tidak terprovokasi dan menjaga suasana Yogyakarta tetap kondusif. Ia meminta pada masa pandemi covid-19, masyarakat diajak untuk menjaga kondusivitas agar dapat dapat melalui masa pandemi dengan baik.
baca juga: Enam Paslon Jalur Perorangan Masuki Tahapan Vertual
"PDIP adalah partai peserta pemilu yang sah dan konstirusiinal. Ketua Umum PDIP Perjuangan (Megawati Soekarnoputri), beliau adalah presiden kelima sekaligus simbol NKRI," kata Eko.
Eko berharap, Polda DIY dapat menjalankan proses hukum sebaik-baiknya. Para pelaku segera dapat ditangkap dan diproses secara hukum yang berlaku. Petugas SPKT Polda DIY, Komisaris Gito DS menyampaikan, laporan tersebut sudah diterima. Laporan tersebut selanjutnya akan ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY. (OL-3)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Fenomena oversharing, kebiasaan membagikan informasi pribadi secara berlebihan di media sosial, menjadi tantangan tersendiri bagi banyak pengguna.
Lagu atau musik yang muncul dalam video streaming maupun live streaming di platform digital merupakan objek pengumpulan royalti.
Menurut tangkapan layar yang dibagikan oleh Paluzzi, Meta akan memperingatkan pengguna bahwa jika mereka keluar dari daftar Teman Dekat.
Kemkomdigi mengatakan memblokir sejumlah situs hingga konten di media sosial atau medsos yang diakses oleh pelaku terduga peledakan di SMAN 72 Jakarta.
SELAIN menyarankan kata gratis dalam Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dihapuskan, Komisi IX DPR RI juga menyoroti banyaknya plesetan MBG yang tersebar di media sosial
Opsi tersebut juga dinilai dapat memudahkan pemerintah untuk mengawasi ruang digital dari segala bentuk misinformasi serta hoaks.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved