Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

Menteri PU-Pera Tinjau Lahan Potensial

Media Indonesia
16/6/2020 07:30
Menteri PU-Pera Tinjau Lahan Potensial
Menterri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Basuki Hadimuljono.(MI/PIUS ERLANGGA)

MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumah an Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono meninjau lahan potensial yang merupakan kawasan aluvial di area bekas pengembangan lahan gambut (PLG) di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Lahan tersebut merupakan bagian dari rencana area untuk program pengembangan food estate, yaitu daerah yang diharapkan menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa yang menjadi salah satu program strategis nasional (PSN) pada 2020-2024.

“Saya datang ke Kalteng untuk menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo yang telah memilih Kalteng sebagai kawasan food estate atau pusat pengembangan tanaman pangan di luar Pulau Jawa setelah ada beberapa alternatif seperti di Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, dan Merauke. Menurut saya, Kalteng merupakan pilihan yang tepat karena sudah ada jaringan irigasi, petani, hingga sistem pendukung produksi pertanian yang baik,” kata Basuki saat meninjau salah satu lokasi rehabilitasi daerah irigasi Rawa Tahai di Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng, Minggu (14/6).

Sebelumnya, di hari pertama kunjungan pada Sabtu (13/6), Menteri PUPera menyambangi daerah irigasi Rawa Dadahup, Rawa Palingkau, dan Rawa Anjir Serapat di Kabupaten Kapuas. Sejumlah infrastruktur ditinjau, di antaranya mengenai kesiapan konektivitas jalan dan jaringan irigasi.

Seperti diketahui, penyiapan infrastruktur yang memadai merupakan suatu keharusan agar rencana pengembangan sektor pertanian bisa dilakukan secara optimal di Kalteng. Dari 165 ribu hektare lahan potensial tersebut, seluas 85.500 hektare merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi.

Seluas 79.500 hektare sisanya sudah berupa semak belukar sehingga hanya perlu dilakukan pembersihan (land clearing) tanpa melakukan cetak sawah dan peningkatan irigasi. Di sisi lain, peningkatan irigasi diperkiraan akan menelan biaya sebesar Rp1,9 triliun pada 2021 dan 2022. (RO/N-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Riky Wismiron
Berita Lainnya