Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat memastikan Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) akan mengikuti kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penanganan pandemi virus korona (covid-19). Perpanjangan pembatasan
sosial berskala besar (PSBB) pun turut dilakukan seiring berakhirnya penambahan PSBB di ketiga daerah tersebut pada hari ini.
Kepala Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat Eni Rohyani mengatakan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengeluarkan keputusan gubernur (kepgub) terkait perpanjangan PSBB secara proporsional di Bodebek selama dua kali masa inkubasi (2 x 14 hari). Meski berbeda dengan DKI Jakarta yang memberlakukan PSBB transisional sebelum memasuki masa kenormalan baru (new normal). Menurut Eni, pada prinsipnya langkah tersebut tetap seiring karena antara wilayah tersebut memiliki keterkaitan.
"Perbedaan ini terjadi karena daerah-daerah itu (Bodebek) memiliki otonomi khusus, berbeda dengan Jakarta yang setiap keputusan gubernurnya otomatis diikuti kota-kota di bawahnya," kata dia di Bandung, Kamis (4/6).
Baca Juga: DPRD: Pengawasan Pekerja Komuter dan Pendatang Perlu Diperketat
Oleh karena itu, dia menyebut PSBB secara proporsional ini akan diserahkan ke kabupaten/kota terkait teknis pelaksanaannya. "Sesuai dengan situasi dan kondisi di masing-masing daerah," ucapnya.
Terkait kesiapan pola kenormalan baru (new normal) di Jawa Barat, menurut dia setiap kabupaten/kota harus mengajukan usulan penerapan new normal kepada Kementerian Kesehatan melalui gubernur.
Jika disetujui oleh pemerintah pusat tersebut, maka daerah yang bersangkutan bisa segera menerapkannya dengan pertama kali membuka tempat ibadah. Namun, jika tidak disetujui, maka kabupaten/kota tersebut tetap memberlakukan PSBB proporsional.
Dia juga meminta pemerintah kabupaten/kota agar tidak keliru dalam membuka aktivitas masyarakat pada awal masa new normal. Sebab, menurut dia masih banyak pemerintah daerah yang akan membuka mal pada tahap pertama pola hidup normal baru. "Itu keliru. Harusnya yang pertama dibuka itu tempat ibadah," katanya.
Kekeliruan ini terjadi karena antusiasme yang tinggi dari daerah jelang penerapan new normal. "Jadi harus diluruskan. Yang pertama dibuka itu tempat ibadah," katanya. (OL-13)
Baca Juga: Pedagang dan Pengunjung Bandel, Pasar Kliwon Kudus Ditutup
Memahami perbedaan mendasar antara Super Flu, Influenza, dan Covid-19 bukan hanya soal ketenangan pikiran, tetapi juga tentang ketepatan penanganan medis untuk mencegah komplikasi serius.
GURU Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Dominicus Husada, menilai penularan virus Nipah tidak sebesar kasus covid-19 yang menjadi pandemi.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved