BUPATI Sikka, Frasiskus Roberto Diogo kesal dengan kinerja dinas sosial karena data bantuan sosial tunai (BST) amburadul. Akibatnya terjadi konflik di masyarakat penerima BST.
"Masalah sosial ini yang bertanggung jawab itu ada di dinas sosial apalagi dalam situasi pandemi Covid-19. Saya sesali kenapa data penerima bansos apapun tidak diurus dengan baik. Masih banyak data ganda, hampir di setiap desa terjadi," tegas Bupati Sikka, di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Rabu (3/6)
Menurut Bupati Sikka pemerintah saat ini telah menggelontorkan dana berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, Kemensos maupun bantuan langsung tunai dana desa (BLTD DD). Dana tersebut disediakan oleh pemerintah untuk membantu warga yang terdampak secara ekonomi akibat covid-19. Namun karena data penerima bansos yang dikerjakan oleh dinas sosial amburadul membuat dana yang dikucurkan ke warga harus terhenti sementara.
"Kita harus turun ke masyarakat. Kalau kalian di kantor saja maka persoalan yang terjadi di masyarakat kita tidak tahu apa-apa bahkan kita buta di lapangan. Saya suruh turun ke masyarakat untuk mendata tetapi kita jawab tidak ada anggaran. Baru itu TPP untuk apa?" ujar Bupati Sikka kesal.
Ia meminta tolong dinsos untuk mengurus data penerima bansos secara baik karena anggaran disalurkan oleh pemerintah harus berbasis data yang benar.
"Kita kejar itu. Jangan main-main dengan data. Nasib warga kita tergantung dari data yang kita berikan. Jangan sampai ada data ganda bahkan NIK yang tidak jelas lagi. Saya ingin warga yang mengalami kesulitan harus menerima bantuan," tegas Bupati Sikka.
Menurutnya, pemerintah akan menjadi kambing hitam apabila data penerima atau penyaluran bansos yang dikerjakan itu amburadul. Terlebih bantuan tersebut berhubungan langsung dengan kelangsungan hidup masyarakat.
"Masalah bantuan, kalau ini menimbulkan kelaparan dan ada pendataan yang kacau maka kita yang berdosa," papar Bupati Sikka.
baca juga: Masa Transisi 14 Hari, Sumut Persiapkan Kenormalan Baru
Untuk itu, ia meminta dinsos segera kerja ekstra untuk pendataan karena dalam situasi pandemi covid-19 ini masyarakat sangat membutuhkan pertolongan pemerintah.
"Kita harus turun melakukan pengecekan sehingga warga yang belum tercover bisa mendapatkan bantuan yang dibiayai oleh APBD. Saya minta kita rapikan data. Mari kita kerja gotong royong dengan melakukan verifikasi ulang untuk pencairan tahap selanjutnya," pinta minta Bupati Sikka. (OL-3)
