Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
SEORANG ASN di Kelurahan Lewoleba diduga memasukkan dua anaknya yang masih di bawah umur sebagai penerima bantuan sosial tunai (BST). Padahal kedua anak itu belum memiliki kartu keluarga dan masih bersama orangtuanya. Kedua anak di bawah umur itu masing-masing terdata sebagai kepala keluarga penerima BST.
Yeni Maria Fatima, Ketua RT.30/RW 10, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan kecewa dengan data penerima BST yang dikeluarkan pihak kelurahan setempat. Ia mengaku tidak pernah memasukkan kedua anak di bawah umur itu sebagai penerima BST.
Ketua RT 30 itu telah mengusulkan 27 KK yang perlu mendapatkan BST. Namun dari 27 KK hanya 8 nama yang diakomodir. Dan dua di antaranya adalah dua anak ASN yang bekerja di Kelurahan Lewoleba Barat.
"Saya harus omong karena nanti orang tuding RT kami yang memasukkan nama ke kelurahan.Ada NIK dengan tahun kelahiran 2003 (17 tahun) dan tahun 2005 (15 tahun). Masing-masing masih bergabung dalam kartu keluarga ibunya. Tetapi mereka terdata sebagai penerima BST. Masih banyak orang yang pantas untuk dibantu di RT kami," kata Yeni, Jumat (22/5).
Menanggapi hal itu Lurah Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, Petrus Yohanes Layir mengaku baru tahu kalau ada dua anak di bawah umur jadi penerima BST di Kelurahannya. Ia marah karena anak stafnya sendiri yang dimasukkan sebagai penerima BST. Menurutnya sudah banyak daftar nama yang ia keluarkan dari penerima BST, namun masih ada yang kecolongan.
Baca juga: Papua Barat Inginkan Karantina Terpusat
"Saya sudah prediksi data ini akan bermasalah.Sebab waktu yang singkat kami diminta dinas sosial untuk segera masukan nama penerima BST untuk diusulkan ke Kemensos," ujarnya.
Ia berjanji akan membatalkan pencairan BST di Kelurahan Lewoleba Barat dan menyeleksi lagi daftar penerima BST agar tidak salah sasaran. Ia juga akan memanggik stafnya untuk mengklarifikasi kedua anaknya masuk sebagai penerima BST. (OL-3)
Kabupaten Toba selalu masuk dalam kategori rentan, yang artinya masih perlu banyak perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan bersama
Calon kepala sekolah Sekolah Rakyat berasal dari ASN pemerintah daerah, sementara tenaga pendidik berasal dari PPPK yang direkrut Kemensos.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyampaikan permohonan usulan penambahan anggaran sebanyak Rp314,7 miliar kepada Komisi II DPR RI.
SEBANYAK 170 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Pemerintah Kabupaten Wajo kini berada dalam ancaman pidana.
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
Para pekerja penerima BSU ini harus terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Hakim Agung Yulius, kembali memimpin aksi Mahkamah Agung Peduli berupa penyaluran bantuan sosial
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
Sejumlah lansia lemas dan hampir pingsang karena terlalu lama antre berdesak-desakan untuk mendapatkan basos Kemensos sebesar Rp1,2 juta.
Warga bahkan rela panas-panasan demi mendapatkan bantuan sosial berupa uang tunai dengan nominal bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga di atas Rp1 juta.
Bawaslu sedang menelusuri dugaan pendistribusian bantuan sosial (bansos) berstiker capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved