Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 1.509 desa dari 1.856 desa yang ada di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan telah siap menyalurkan dana bantuan langsung tunai yang berasal dari dana desa (BLT Desa) kepada warga desa terdampak pandemi virus korona. Pemerintah pusat telah memperpanjang masa penyaluran BLT Desa menjadi enam bulan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel, Zulkifli, mengatakan hingga kini program penyaluran BLT Desa terus berjalan di sejumlah kabupaten/kota di Kalsel.
"Sebelumnya memang ada kendala pendataan, tetapi kini 1.509 dari 1.856 desa di Kalsel telah melaksanakan musyawarah desa khusus terkait penetapan warga penerima bantuan," tuturnya.
Data yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kalsel mencatat sejauh ini penyaluran BLT Desa sudah dilakukan di 649 desa dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 45.817 keluarga dan dana yang di salurkan mencapai Rp27,4 miliar lebih.BLT Desa merupakan upaya pemerintah untuk membantu warga desa terdampak akibat pandemi virus korona. Dana BLT Desa berasal dari realokasi pos penggunaan dana desa dengan ketentuan 25 persen hingga 35 persen tergantung besaran dana desa diterima suatu desa.
Ditambahkan Zulkifli salah satu syarat penyaluran BLT Desa ini adalah tidak boleh tumpang tindih dengan bantuan pemerintah pusat seperti BLT, program keluarga harapan, bantuan pangan tunai dan lainnya. Di sisi lain ada ketentuan jika BLT Desa tidak disalurkan maka penyaluran dana desa dari pusat akan ditunda.
"Ini persoalan lain dihadapi pemerintah desa karena sebagian desa di Kalsel jumlah warga miskinnya tinggal sedikit," ujarnya.
Selain untuk BLT Desa, dana desa juga bisa dimanfaatkan untuk pembentukan relawan Covid -19 di desa, posko karantina dan hal lain yang berhubungan dengan upaya mengatasi pandemi virus korona. Pemerintah pusat sendiri berdasarkan Permenkeu no 50/2020 menetapkan penyaluran BLT Desa diperpanjang menjadi enam bulan. Namun perpanjangan tiga bulan berikutnya besaran BLT Desa hanya Rp300 ribu perbulan untuk tiap keluarga penerima bantuan.
baca juga: Banjir dan Longsor Landa Empat Daerah di Sumsel
Pada bagian lain Pemprov Kalsel juga menyalurkan program jaring pengaman sosial bagi warga terdampak pandemi virus korona di wilayah tersebut melalui dana APBD Provinsi Kalsel. Data Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona Kalsel memperkirakan ada 190.180 keluarga di 13 kabupaten/kota yang terdampak pandemi virus korona.
"Program jaring pengaman sosial kepada keluarga terdampak pandemi virus korona melalui dana APBD diluar program bantuan pemerintah pusat juga terus berjalan," tutur Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Abdul Haris Makkie.
Pemprov Kalsel menyediakan anggaran sebesar Rp57 miliar lebih untuk program jaring pengaman sosial ini. (OL-3)
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Sistem pengawasan yang berjalan saat ini sudah maksimal dan sudah dilakukan secara berlapis melalui jejaring Kemendagri dan perangkat daerah.
Ia menjelaskan, dana yang mengalir ke desa berasal dari dua sumber, yakni dana desa dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD yang porsinya mencapai 10% dari DAU dan DBH.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Seorang kepala desa nonaktif di Brebes, Jawa Tengah, akhirnya ditangkap polisi setelah dua tahun buron.
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan status kebencanaan menjadi tanggap darurat bencana hidrometeorologi menyusul semakin parahnya kondisi banjir di wilayah tersebut.
BPBD terus menggenjot langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mitigasi bencana.
Data Pusdalops BPBD Kalsel mencatat sejumlah wilayah Kalsel saat ini mengalami banjir meliputi Kabupaten Banjar, Balangan dan Hulu Sungai Utara.
(KPK) membeberkan modus dugaan pemerasan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan tiga orang jaksa di Kalsel. KPK telah menetapkan tiga tersangka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved