Pemprov Sumbar Tegaskan Larang Mudik Lokal

GUBERNUR Sumatra Barat Irwan Prayitno menegaskan tidak ada kelonggaran bagi mereka yang ingin mudik ke kampung halaman, termasuk mudik lokal yakni antar kabupaten atau kota di dalam provinsi.

"Mudik lokal tidak boleh. Kecuali yang dibolehkan dalam Permenhub 25/2020," tukas Irwan, Sabtu (16/5).

Pelarangan mudik ini sesuai dengan aturan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 (Permenhub 25/2020) Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 H. Peraturan berlaku mulai 24 April- 31 Mei 2020.

Permenhub 25/2020 bertujuan untuk mendorong warga untuk tidak melakukan perjalanan ke luar kota/kota asal, untuk menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Implementasi yang dilakukan pemerintahan provinsi, ungkap Irwan, pada tiap perbatasan berdiri posko tim terpadu. Saat ini, tim terpadu ada di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), perbatasan darat sebanyak 9 posko, perbatasan laut 2 posko, dan pada stasiun kereta api.

"Semuanya bergabung seperti dari kepolisian, dinas perhubungan, BPBD, Satpol PP, TNI, dan lainnya. Saya yang buat SKnya," terang Irwan.

Jika ada yang melanggar, sebutnya, dalam konteks pengendalian hukum diserahkan kepada pihak kepolisian.

Sejak 22 April lalu, Sumbar sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan sendirinya, perhubungan antarsatu kabupaten kota dan lintas provinsi sudah diketatkan.

Meski demikian, cekcok antara warga atau orang yang melintas dengan  petugas, masih saja terjadi. Teranyar, kasus cekcok yang melibatkan anggota DPRD Kabupaten Pasaman dengan petugas pos jaga di perbatasan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman tempo hari.

Lalu, cekcok antara petugas di perbatasan Solok - Padang dengan Ketua KPU Sumbar.

Dalam hal ini, Irwan mengatakan, yang terjadi merupakan miss komunikasi semata. Sehingga ia berharap komunikasi antara petugas dan pelintas batas sama-sama dijaga.

Sementara itu, terkait dengan beroperasinya penerbangan sejak beberapa hari lalu, Irwan menemukan sejumlah nama-nama penumpang di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) di Kabupaten Padang Pariaman yang tidak memenuhi syarat bolehnya naik pesawat.

Menurut Irwan, harusnya orang tersebut dilarang naik pesawat sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kepala Gugus Tugas Nasional, Nomor 4 tentang kriteria syarat pengecualian yang diperbolehkan dalam Permenhub 25 tahun 2020.

"Sudah masuk beberapa penerbangan, saya sudah lihat nama-namanya, ada yang saya kenal dan ada yang saya tidak kenal," ujar Irwan.

Ia mengatakan, dari nama-nama yang dikenal itu, diketahui tidak termasuk golongan TNI, Polri, ASN, dan tidak termasuk petugas Covid-19. Dia tidak mengetahui mengapa nama-nama tersebut bisa ikut penerbangan. Irwan khawatir apabila tidak ketat pengawasan di BIM, maka akan masuk orang-orang yang tidak sesuai dengan persyaratan Permenhub tersebut. Hal itu akan semakin menyulitkan dalam membendung arus orang mudik di Sumbar. (OL-13)

Baca Juga: Nekat Palsukan Surat Izin Keluar Masuk DKI Siap Dibui 6 Tahun