Jabar Tunggu Intruksi Mudik dari Pemerintah Pusat

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat akan mengikuti arahan pusat terkait penanganan pandemi covid-19. Hal inipun berlaku terhadap kebijakan boleh atau tidaknya mudik lokal jelang Lebaran 2020.

Sekretaris Gugus Tugas Covid-19 Jawa Barat Daud Achmad mengatakan,pihaknya akan mengikuti setiap arahan pemerintah pusat terkait berlakunya mudik lokal jelang Lebaran 2020. Seandainya pemerintah pusat membolehkan, dia memastikan pihaknya akan mengikuti keputusan tersebut.

Hal serupa pun berlaku jika pusat melarang mudik lokal. "Kalau memang ini keputusan pemerintah pusat, kita akan ikut saja," katanya di Bandung, Jumat (15/5).

Menurutnya, bagi pemerintah daerah tidak ada alasan untuk tidak beriringan dengan kebijakan pusat. "Karena Pak Gubernur bagian dari pemerintah pusat, paling tidak kami wakil dari pemerintah pusat," tegasnya.

Hal berbeda diungkapkan Pemerintah Kota Bandung yang melarang warganya mudik lokal seperti ke Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Sumedang. Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, warga Kota Bandung terutama yang berstatus ASN tidak boleh mudik lokal.

Jika dilakukan, menurut dia harus segera mengisolasi diri setidaknya selama 14 hari. "Kalau sampai ada, minta isolasi mandiri," katanya.

Ketegasan pun disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna. Dia mengancam akan menjatuhkan sanksi seperti penahanan kenaikan pangkat hingga pemberhentian bagi ASN-nya yang mudik. "Hukuman dikembalikan ke undang-undang soal disiplin pegawai," ujarnya.

Dia memastikan hal ini penting mengingat ASN wajib memberi contoh yang baik bagi masyarakat lain. "Keteladanan harus muncul dari kita (ASN)," ucapnya. (OL-13)