Gelar Wawancara, Pj Wali Kota Makassar Tuai Kritik

ALIANSI Jurnalis Independen (AJI) Makassar, Sulawesi Selatan mengecam kegiatan tatap muka yang digelar Pemerintah Kota Makassar saat proses wawancara dengan Yusran Yusuf seusai dilantik sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, di Ruang Rapat Sipakatau Lt 2 Balai Kota Makassar, Rabu (13/5).

Berdasarkan pantauan AJI Makassar, jurnalis yang hadir tidak dalam posisi menjaga jarak aman, pun demikian bagi narasumber.

Pengumpulan massa seperti ini dinilai kontraproduktif dengan imbauan Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 serta Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran covid-19 yang di antaranya menggarisbawahi pentingnya menjaga jarak fisik.

"AJI Makassar mengkritik keras Pemerintah Kota Makassar dan Pj Wali Kota yang baru Yusran Yusuf yang mengadakan wawancara secara tatap muka dan  tidak jaga jarak sesuai imbauan gugus tugas penanganan covid-19 serta maklumat Kapolri tentang menjaga jarak fisik," tegas Ketua AJI Makassar Nurdin Amir.

Baca juga: Sopir Truk Dmintai Rp150 Ribu untuk Stiker Jaminan Lolos Pos PSBB

Pelanggaran tersebut, lanjut Nurdin, bisa diancam pidana satu tahun penjara karena dianggap menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, sesuai pasal 14 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 1984.

Ia juga menyerukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 dan Ombudsman RI untuk menganalisis potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam wawancara tatap muka tersebut.

Baca juga: Kolega Jadi Pj Wali Kota, Gubernur Sulsel: Evaluasi Menyeluruh

Kepada jurnalis yang ikut dalam wawancara tatap muka itu diimbau untuk menjalani pemeriksaan medis dan mengikuti tes kesehatan terkait covid-19.

Begitu pula dengan perusahaan media agar tidak mengirimkan jurnalis ke tempat yang berpotensi terjadi kerumunan orang dan memantau jurnalisnya yang ikut dalam liputan dan wawancara tatap muka usai acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Penjabat Wali Kota Makassar.

"Meminta perusahaan media untuk berpegang teguh pada prinsip tidak ada berita seharga nyawa. Redaksi harus sigap jika ada sesuatu hal yang membahayakan keselamatan jurnalisnya," tegas Nurdin.

Relawan covid-19 yang juga Dekan Fakultas Teknik Industri Universitas Muslim Indonesia, Zakir Sabara juga menyayangkan yang terjadi saat pelantikan penjabat walu kota yang baru tersebut.

Menurutnya, proses pelantikan Pj Wali Kota Makassar melanggar Peraturan Wali Kota Makassar tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Mau rakyat patuh, berilah contoh yang baik. Bukan narasi dan kata-kata, apalagi dengan memperbanyak imbauan tanpa teladan. Rasanya proses pelantikan wali kota hari ini melanggar perwali soal PSBB. Pemerintahan itu bukan hanya kata kata, tapi mendahulukan perbuatan. Sama seperti saat kita salat, mendahulukan gerakan baru suara," jelas Zakir. (X-15)