Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
GUBERNUR Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah melantik koleganya di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Yusran Jusuf, sebagai penjabat Wali Kota Makassar.
Dalam pelantikan pada Rabu (13/5), Yusran menggantikan posisi Iqbal Suhaeb.
Yusran Jusuf memiliki latar belakang seorang akademisi. Ia sempat menjabat Dekan di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin. Pada pertengahan 2018, dia ditunjuk sebagai Ketua Tim Transisi Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman.
Baca juga: Nurdin Abdullah: Sulsel Punya Semua, Tinggal Kekompakan
Kemudian, dia diangkat sebagai Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sulsel. Setelah itu, Februari 2020, dilantik sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda). Dia juga memilih mengundurkan diri sebagai dekan yang harusnya berakhir 2023.
Yusran dilantik berdasarkan SK Mendagari nomor 131.73 - 779 tahun 2020 tertanggal 11 Mei. Sehingga, dia menjabat tiga jabatan strategis di pemerintahan, yaitu Ketua TGUPP Sulsel, Kepala Bapelitbangda Pemprov Sulsel, dan Penjabat Wali Kota Makassar hingga pemilihan kepala daerah (pilkada) yang harusnya digelar September 2020.
Baca juga: Nurdin Abdullah Perdana Jadi Cameo
Nurdin mengaku melihat kerja Iqbal yang ingin mengubah Makassar seperti yang diinginkannya hanya saja susah karena tidak solid. "Menjadi Pj itu tidak mudah, jadi ada tiga tantangan yang harus dilakukan Yusran selama menjadi penjabat," sebut Nurdin.
Baca juga: Gubernur Sulsel Harap tidak Ada yang Merekayasa Hak Angket
Pertama, berkomitmen memutus rantai penularan virus korona atau covid-19. Kedua, mencari solusi menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) serta karyawan yang dirumahkan. Ketiga recovery pasca-covid-19.
"Harus kita pikir bersama, dibutuhkan pikiran bersama. Dan setelah menjabat ini, saya sudah panggil Pak Yusran untuk bisa melakukan evaluasi secara meneluruh di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Setiap hari mutasi tidak apa-apa. Karena yang paling penting sekarang adalah kepatuhan, bukan anggaran. Jadi kerja harus simultan," seru Nurdin. (X-15)
Peran para KOL sebagai jembatan informasi sangat strategis dalam menyebarluaskan pemahaman tentang fungsi dan peran LPS dalam sistem keuangan nasional.
Aksi ini merupakan bagian dari program Global March yang didukung oleh negara-negara Maghrib seperti Tunisia, Algeria, Libya, dan Maroko.
Dari pengembangan kasus-kasus penyalahgunaan narkoba itu, ternyata jaringannya juga terkoneksi ke Banjarmasin hingga ke Surabaya.
anak-anak adalah generasi penerus yang harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, terutama di era digital.
KOTA Makassar, Sulawesi Selatan, akan menjadi tuan rumah ajang Sulawesi Bike Week Tahun 2025 yang dipusatkan di Anjungan Pantai Losari, Makassar, pada September 2025 mendatang.
SETELAH menjalani puncak haji di Arafah, sebagian jemaah haji Kloter 6 Embarkasi Ujung Pandang (UPG) Makassar, merayakan momen bersejarah dengan menggelar tradisi unik Mappatoppo.
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
. Sekolah tahap pertama ini merupakan sekolah rintisan yang menggunakan gedung atau bangunan milik Kementerian Sosial.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
EDITORIAL Media Indonesia (14/6/2025) berjudul ‘Bertransaksi dengan Keadilan’ menyodorkan perspektif kritis di balik rencana penaikan gaji hakim oleh negara.
Mendagri mengaku mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar menghidupkan industri hospitality.
Persertanya adalah kepala daerah yang baru saja dilantik lewat pemungutan suara ulang (PSU) dan belum mengikuti retret gelombang pertama seperti Gubernur Bali.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved