Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Pusat melalui Kementerian Desa telah mengalokasikan anggaran Bantuan Langsung Tunai bersumber dari dana desa (DD) bagi 147 desa di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur senilai Rp46 miliar. Namun tidak semua desa bisa mencairkan BLT DD ini karena desa masih proses validasi data. Dari 147 desa, baru dua desa yang sudah siap mencairkan BLT DD ini, yaitu Desa Watu Weti di Kecamatan Tanawawo, dan Desa Maluriwu di Kecamatan Palue.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sikka, Fitrinita Kristiani mengakui, ada 145 desa belum bisa mencairkan BLT DD karena masih didata agar tidak tumpang tindih dengan data dari pemerintah.
"Kondisi desa saat ini dalam proses validasi data. Para kades tidak berani memberikan data tanpa melalui proses sesuai aturan," kata Fitrinita Kristiani kepada Media Indonesia, Rabu (13/5).
Menurut dia, penerima bantuan dana BLT DD tidak menggunakan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) tetapi harus melakukan pendataan berbasis RT. Baginya, ketua RT dianggap lebih memahami kondisi masyarakat yang berhak menerima.
"Hasil dari pendataan harus dibahas dalam musyawarah desa. Selanjutnya dilakukan validasi data di tingkat kecamatan. Kalau data ini sudah benar akan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa (Perkades) dan kirim ke kecamatan," terangnya
Ia mengaku, 145 desa itu belum memasukan data ke Pemdes agar bisa diposting berapa jumlah penerima bantuan. Sebab para kades tidak menginginkan adanya gejolak seperti bantuan sosial tunai dari Kemensos.
"Takutnya ada penerima bantuan ganda. Kita melakukan validasi data penerima BLT DD secara baik untuk mencegah terjadinya pendobelan data penerima. Prinsipnya kita siap menyalurkan bantuan tersebut," imbuhnya.
baca juga: Polres Tasikmalaya Bantu Penyuluh Agama
Sebelumnya Bupati Sikka telah mengeluarkan surat edaran kepada kepala desa, agar melakukan cek ulang apabila desa tersebut sudah menyalurkan bantuan tunai sosial. Tujuannya agar tidak ada penerima ganda dalam program BLT DD ini. (OL-3)
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai keputusan memotong alokasi dana desa untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mencederai rasa keadilan masyarakat desa
KPK mengungkapkan, dugaan pemerasan ini berkaitan dengan rencana pengisian 600 lebih formasi perangkat desa yang tersebar di 21 kecamatan.
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Balita di Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur, Alami Stunting
Korban diduga hanyut saat hendak menyeberangi sungai untuk pulang ke rumah.
BENTROK antarwarga akibat konflik lahan di Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, pecah pada Jumat (6/3). Kericuhan melibatkan warga empat desa.
Bentrokan warga pecah di Adonara Timur, Flores Timur (6/3/2026). 3 warga luka tembak senjata rakitan & sejumlah rumah terbakar akibat sengketa lahan.
ABB di Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dengan berkolaborasi bersama Happy Hearts Indonesia (HHI) melalui program “Water for All”.
GUBERNUR NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkap potensi dampak serius terhadap sekitar 9 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemprov NTT.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved