Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Pusat melalui Kementerian Desa telah mengalokasikan anggaran Bantuan Langsung Tunai bersumber dari dana desa (DD) bagi 147 desa di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur senilai Rp46 miliar. Namun tidak semua desa bisa mencairkan BLT DD ini karena desa masih proses validasi data. Dari 147 desa, baru dua desa yang sudah siap mencairkan BLT DD ini, yaitu Desa Watu Weti di Kecamatan Tanawawo, dan Desa Maluriwu di Kecamatan Palue.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sikka, Fitrinita Kristiani mengakui, ada 145 desa belum bisa mencairkan BLT DD karena masih didata agar tidak tumpang tindih dengan data dari pemerintah.
"Kondisi desa saat ini dalam proses validasi data. Para kades tidak berani memberikan data tanpa melalui proses sesuai aturan," kata Fitrinita Kristiani kepada Media Indonesia, Rabu (13/5).
Menurut dia, penerima bantuan dana BLT DD tidak menggunakan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) tetapi harus melakukan pendataan berbasis RT. Baginya, ketua RT dianggap lebih memahami kondisi masyarakat yang berhak menerima.
"Hasil dari pendataan harus dibahas dalam musyawarah desa. Selanjutnya dilakukan validasi data di tingkat kecamatan. Kalau data ini sudah benar akan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa (Perkades) dan kirim ke kecamatan," terangnya
Ia mengaku, 145 desa itu belum memasukan data ke Pemdes agar bisa diposting berapa jumlah penerima bantuan. Sebab para kades tidak menginginkan adanya gejolak seperti bantuan sosial tunai dari Kemensos.
"Takutnya ada penerima bantuan ganda. Kita melakukan validasi data penerima BLT DD secara baik untuk mencegah terjadinya pendobelan data penerima. Prinsipnya kita siap menyalurkan bantuan tersebut," imbuhnya.
baca juga: Polres Tasikmalaya Bantu Penyuluh Agama
Sebelumnya Bupati Sikka telah mengeluarkan surat edaran kepada kepala desa, agar melakukan cek ulang apabila desa tersebut sudah menyalurkan bantuan tunai sosial. Tujuannya agar tidak ada penerima ganda dalam program BLT DD ini. (OL-3)
KPK mengungkapkan, dugaan pemerasan ini berkaitan dengan rencana pengisian 600 lebih formasi perangkat desa yang tersebar di 21 kecamatan.
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Sistem pengawasan yang berjalan saat ini sudah maksimal dan sudah dilakukan secara berlapis melalui jejaring Kemendagri dan perangkat daerah.
Ia menjelaskan, dana yang mengalir ke desa berasal dari dua sumber, yakni dana desa dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD yang porsinya mencapai 10% dari DAU dan DBH.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Sejak 2019, Faris terjun ke NTT untuk melakukan misi sosial dalam penanganan masalah kesehatan di daerah itu.
IA sampai pada ujung hidupnya. Tapi narasi kepergiannya tak berujung. Ia pergi dalam sunyi. Pamit dalam diam. Diam dan sunyi itu menjadi saksi terakhir ziarah hidupnya.
KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta lembaga terkait memberikan pendampingan psikososial untuk saudara dan keluarga anak korban bunuh diri di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sebelum peristiwa tragis tersebut terjadi, korban sering meminta ibunya untuk melakukan pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) untuk memenuhi kebutuhan sekolah.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas berpulangnya siswa tersebut.
Kehadiran tim psikologi Polda NTT merupakan respons cepat dan terukur untuk memastikan keluarga korban mendapatkan penguatan mental yang memadai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved