Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMBAGIAN bantuan sosial di Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara harus sesuai dengan protokol kesehatan covid-19. Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Simalungun, Akmal Siregar mengatakan dalam pembagian bansos, pihak kecamatan bersama kelurahan dan Nagori mendatangi rumah-rumah warga sesuai dengan data penerima bansos terdampak covid-19. Tujuannya untuk menghindari kerumunan massa.
"Apalagi daftar nama penerima sudah ada di masing-masing kepala desa, pangulu atau lurah. Hanya tinggal membagi kerja para perangkat desa dan kelurahan guna menjaga agar tidak ada keramaian saat pembagian sembako," katya Akmal, Rabu (13/5).
baca juga: Optimalkan Anggaran Covid-19, Gaji Bupati Dipotong
Akmal mengimbau agar pihak kecamatan, kelurahan dan nagori bersedia menerima masukan maupun pengaduan jika ditemukan warga yang benar-benar kondisinya membutuhkan bantuan pangan agar didata. Masukan data baru ini nantinya akan dibahas di tingkat Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Simalungun. (OL-3)
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Suhu udara rata-rata 11 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 56-99 persen dan angin bertiup dari Selatan hingga Barat dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved