Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PEMBAGIAN bantuan sosial di Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara harus sesuai dengan protokol kesehatan covid-19. Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Simalungun, Akmal Siregar mengatakan dalam pembagian bansos, pihak kecamatan bersama kelurahan dan Nagori mendatangi rumah-rumah warga sesuai dengan data penerima bansos terdampak covid-19. Tujuannya untuk menghindari kerumunan massa.
"Apalagi daftar nama penerima sudah ada di masing-masing kepala desa, pangulu atau lurah. Hanya tinggal membagi kerja para perangkat desa dan kelurahan guna menjaga agar tidak ada keramaian saat pembagian sembako," katya Akmal, Rabu (13/5).
baca juga: Optimalkan Anggaran Covid-19, Gaji Bupati Dipotong
Akmal mengimbau agar pihak kecamatan, kelurahan dan nagori bersedia menerima masukan maupun pengaduan jika ditemukan warga yang benar-benar kondisinya membutuhkan bantuan pangan agar didata. Masukan data baru ini nantinya akan dibahas di tingkat Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Simalungun. (OL-3)
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved