Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
SEORANG warga di Kelurahan Bukit Surungan, Kota Padang Panjang, Sumatra Barat, menolak bantuan sosial (bansos) pemerintah. Dia beralasan dirinya tidak layak untuk menerima bantuan tersebut.
Zulfahmi akrab dipanggil Pak Uwo mengaku masih mampu bekerja, memenuhi kebutuhan di tengah pandemi korona (Covid-19). Bapak tiga orang anak ini, tetap menolak bansos yang dibagikan pemerintah, meski sudah berulang kali dijelaskan oleh petugas. Dia mengaku mampu memberi nafkah meski seadanya tapi tidak sampai kelaparan.
Zulfahmi semenjak dahulu mencari nafkah dengan membuka warung kecil-kecilan. Ia merasa malu menerima bantuan yang dianggap tidak tepat kepadanya, karena masih banyak masyarakat lain yang jauh lebih membutuhkan.
"Saya ingin agar bansos yang diberikan pemerintah tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan," ucapnya, Selasa (12/5).
Dia mengajak semua yang menerima bansos interopeksi diri. Dengan hati nurani, apakah pantas kita menerima bantuan tersebut. "Kalau kita memakan yang bukan hak kita, maka semua itu menjadi tidak berkah," imbaunya.
Sementara itu, Lurah Bukit Surungan Fiori Agustian, mengapresiasi Pak Uwo Zulfahmi yang memegang teguh prinsipnya.
Walaupun terdampak covid, menurut Fiori, beliau mengalihkan bantuannya kepada yang lebih membutuhkan.
"Padahal sebenarnya beliau juga terdampak pandemi ini dan makan dengan seadanya. Semoga hal ini menjadi pelajaran, motivasi dan contoh bagi masyarakat lainnya," tandasnya. (OL-13)
Baca Juga: Bandar Narkoba antar Pulau Ternyata Masih SMP
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Menurut Yusril, ketiadaan payung hukum yang komprehensif membuat negara belum optimal dalam merespons ancaman disinformasi secara sistemik.
Langkah ini merupakan keberlanjutan dari upaya legislasi yang telah diinisiasi pada periode sebelumnya.
Kesadaran hukum masyarakat memiliki dua dimensi utama, yakni afektif dan kognitif. Pada dimensi afektif, kepatuhan hukum lahir dari keyakinan bahwa hukum mengandung nilai kebenaran.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta pihak kepolisian segera melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap dalang di balik aksi intimidasi tersebut.
Pemilu tidak semata-mata soal menang atau kalahnya partai politik, melainkan juga menentukan sistem kehidupan berbangsa, termasuk arah kebijakan ekonomi nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved