Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan mulai menyalurkan program jaring pengaman sosial bagi warga terdampak pandemi virus korona di 13 kabupaten/kota di wilayah tersebut. Sebanyak 190 ribu keluarga terdampak diluar warga sasaran program sosial pemerintah pusat menjadi tanggung jawab Pemprov Kalsel.
Berdasarkan data yang dikumpulkan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona Kalsel diperkirakan ada 190.180 keluarga di 13 kabupaten/kota terdampak pandemi virus korona.
"Pemprov Kalsel akan memberikan jaring pengaman sosial kepada seluruh keluarga terdampak pandemi virus korona diluar program bantuan pemerintah pusat," tutur Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Abdul Haris Makkie, usai memimpin rapat pemantapan program penyaluran bantuan jaring pengaman sosial Pemprov Kalsel di Banjarbaru, Selasa (12/5).
Namun menurut Abdul Haris karena keterbatasan dana APBD maka besaran bantuan langsung tunai dari Pemprov Kalsel ini diberikan sebesar Rp100 ribu per keluarga selama tiga bulan. Bantuan ini diluar program bantuan sembako yang gencar diberikan oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor sejak beberapa waktu terakhir.
Sejauh ini ada enam daerah yang sudah lengkap data masyarakat terdampak pandemi virus korona yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tabalong, Hulu Sungai Utara, Kotabaru, Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru dengan jumlah penerima bantuan mencapai 65 ribu lebih keluarga atau Rp6,5 miliar lebih.
Kota Banjarmasin menjadi daerah dengan penerima bantuan terbanyak yaitu 30.340 keluarga, Tabalong 13.209 keluarga dan Kotabaru 12.457 keluarga.
"Adapun total anggaran yang kita siapkan setiap bulannya Rp19,018 miliar perbulan sehingga total selama tiga bulan adalah Rp57 miliar lebih," ujarnya.
baca juga: Kabupaten Paniai Gerakkan Bansos Dengan Membeli Hasil Tani
Wakil Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona Kalsel, Hanif Faisol Nurofiq, Selasa (12/5),mengakui pendataan warga terdampak pandemi virus korona ini memang memerlukan waktu karena merupakan data baru di luar data terpadu kesejahteraan sosial dari pemerintah pusat.
"Untuk mendata warga terdampak pandemi virus korona diluar data warga miskin pemerintah pusat tentunya cukup sulit dan memerlukan waktu," ujarnya.
Bantuan Pemprov Kalsel ini akan disalurkan melalui rekening Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona di masing-masing kabupaten/kota. Sedangkan jumlah warga sasaran atau warga miskin penerima bantuan pemerintah berupa PKH, bantuan pangan non tunai, BLT dan BLT Desa mencapai 314 ribu keluarga. (OL-3)
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan status kebencanaan menjadi tanggap darurat bencana hidrometeorologi menyusul semakin parahnya kondisi banjir di wilayah tersebut.
BPBD terus menggenjot langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mitigasi bencana.
Data Pusdalops BPBD Kalsel mencatat sejumlah wilayah Kalsel saat ini mengalami banjir meliputi Kabupaten Banjar, Balangan dan Hulu Sungai Utara.
(KPK) membeberkan modus dugaan pemerasan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan tiga orang jaksa di Kalsel. KPK telah menetapkan tiga tersangka
Dukungan sosial yang komprehensif sangat penting untuk pemulihan jangka panjang para penyintas bencana.
Jaya Negara juga menjelaskan, keterlambatan penyaluran bantuan disebabkan oleh proses verifikasi yang harus dilakukan secara teliti oleh tim BPBD Denpasar bersama Inspektorat.
Badan Amil Zakat Nasional melalui program Bank Makanan telah mendistribusikan 6.000 porsi Sajian Berkah Bergizi untuk para penyintas bencana tanah longsor Banjarnegara, Jawa Tengah.
Untuk memastikan bantuan sosial (bansos) Kemensos tersalurkan secara tepat sasaran, pemerintah menggunakan indikator penting bernama Desil Kesejahteraan Keluarga
Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) 2025 sebagai upaya meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah.
Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat gejala menarik sepanjang 2025: sekitar 50 ribu keluarga secara sukarela mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan sosial (bansos)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved