Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan mulai menyalurkan program jaring pengaman sosial bagi warga terdampak pandemi virus korona di 13 kabupaten/kota di wilayah tersebut. Sebanyak 190 ribu keluarga terdampak diluar warga sasaran program sosial pemerintah pusat menjadi tanggung jawab Pemprov Kalsel.
Berdasarkan data yang dikumpulkan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona Kalsel diperkirakan ada 190.180 keluarga di 13 kabupaten/kota terdampak pandemi virus korona.
"Pemprov Kalsel akan memberikan jaring pengaman sosial kepada seluruh keluarga terdampak pandemi virus korona diluar program bantuan pemerintah pusat," tutur Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Abdul Haris Makkie, usai memimpin rapat pemantapan program penyaluran bantuan jaring pengaman sosial Pemprov Kalsel di Banjarbaru, Selasa (12/5).
Namun menurut Abdul Haris karena keterbatasan dana APBD maka besaran bantuan langsung tunai dari Pemprov Kalsel ini diberikan sebesar Rp100 ribu per keluarga selama tiga bulan. Bantuan ini diluar program bantuan sembako yang gencar diberikan oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor sejak beberapa waktu terakhir.
Sejauh ini ada enam daerah yang sudah lengkap data masyarakat terdampak pandemi virus korona yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tabalong, Hulu Sungai Utara, Kotabaru, Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru dengan jumlah penerima bantuan mencapai 65 ribu lebih keluarga atau Rp6,5 miliar lebih.
Kota Banjarmasin menjadi daerah dengan penerima bantuan terbanyak yaitu 30.340 keluarga, Tabalong 13.209 keluarga dan Kotabaru 12.457 keluarga.
"Adapun total anggaran yang kita siapkan setiap bulannya Rp19,018 miliar perbulan sehingga total selama tiga bulan adalah Rp57 miliar lebih," ujarnya.
baca juga: Kabupaten Paniai Gerakkan Bansos Dengan Membeli Hasil Tani
Wakil Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona Kalsel, Hanif Faisol Nurofiq, Selasa (12/5),mengakui pendataan warga terdampak pandemi virus korona ini memang memerlukan waktu karena merupakan data baru di luar data terpadu kesejahteraan sosial dari pemerintah pusat.
"Untuk mendata warga terdampak pandemi virus korona diluar data warga miskin pemerintah pusat tentunya cukup sulit dan memerlukan waktu," ujarnya.
Bantuan Pemprov Kalsel ini akan disalurkan melalui rekening Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona di masing-masing kabupaten/kota. Sedangkan jumlah warga sasaran atau warga miskin penerima bantuan pemerintah berupa PKH, bantuan pangan non tunai, BLT dan BLT Desa mencapai 314 ribu keluarga. (OL-3)
SEKOLAH Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan segera beroperasi. Sebanyak 225 calon siswa berhasil lolos seleksi sekolah rakyat untuk jenjang SMP dan SMA
Data Kementerian UMKM mencatat hingga pertengahan Juni 2025 total penyaluran KUR di wilayah Kalimantan sebesar Rp7,64 trilliun.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong masuknya investasi hijau (green investment) sebagai pengganti investasi sektor pertambangan.
Dalam sepekan Operasi Kepolisian Sikat 1 Intan 2025 yang dilaksakana oleh Polda Kalse, sebanyak 135 orang preman berhasil ditangkap.
Pemerintah daerah di Kalimantan Selatan diminta melakukan berbagai inovasi guna menggalang masuknya investor ke daerah.
DIREKTORAT Reskrimsus Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan berhasil meringkus pelaku tindak pidana kasus kekerasan seksual anak dengan modus pertemanan melalui game online.
Sebagai bank dengan jaringan layanan terluas di Indonesia, BRI pun memastikan kemudahan akses bagi seluruh penerima BSU melalui berbagai kanal.
KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengutuk keras orangtua atau pelaku yang telah melakukan kekerasan dan menelantarkan anak di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
PENEBALAN Bantuan Sosial (Bansos) Sembako sebagai bagian dari paket stimulus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyambut baik paket stimulus senilai Rp24,44 triliun yang diluncurkan pemerintah.
Sebelumnya, ditemukan lebih dari 1,9 juta penerima bantuan yang tidak sesuai kriteria (inclusion error), serta sejumlah warga yang layak tetapi belum masuk daftar (exclusion error).
SEBANYAK 3.476.830 keluarga penerima manfaat (KPM) di Jawa Tengah bakal menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat pada 2025. Total anggarannya mencapai Rp12,396 triliun
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved