Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
Ombudsman Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar mendukung strategi Laboratorium Biomedika RS Unand yang telah melakukan pool test korona dengan mencari sejumlah orang dalam populasi tertentu.
Menurut Kepala Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar Yefri Heriani, pool test yang dilakukan Laboratorium Biomedika Unand sangat efisien dan efektif untuk mempercepat upaya memutus rantai penyebarluasan korona.
"Hasil pool test tersebut akan memperkuat pemerintah untuk melakukan pembatasan lalu lintas antararea, sehingga pemerintah dapat menjaga ketat daerah yang tidak terinfeksi agar tetap bebas dari covid-19," jelas Yefri, Senin (11/5).
Menurutnya, pemerintah dapat memikirkan strategi yang lebih kencang untuk menjadikan daerah yang berada pada zona hijau korona sebagai penopang produksi, sehingga kondisi ekonomi bisa juga lebih cepat terpulihkan.
Baca juga: Anak Melarang Ibunya Mudik Malah Dibacok
Menyadari pentingnya upaya ini, Ombudsman Perwakilan Sumbar melihat Gubernur Sumbar telah memberikan banyak perhatian dan dukungan terhadap laboratorium ini.
"Peran yang sangat penting dalam penanganan Covid-19 di Sumbar telah dimainkan Laboratorium Biomedika RS Unand sampai sekarang," kata Yefri.
Kepala Laboratorium Biomedika RS Unand, Dokter Andani mengatakan bahwa dia bersama timnya sudah bekerja keras. "Mulai pukul 06.00 WIB sampai pukul 03.30 subuh. Jadi, tim bekerja melebihi kapasitas," papar Andani.
Dengan alat dan tim yang ada sekarang, imbuhnya, tim di laboratorium mampu melakukan tes hingga 500 sampel swab setiap hari.
"Agar lebih maksimal dalam menuntaskan penanganan covid-19, perlu lebih banyak lagi dilakukan tes swab. Berdasarkan hasil swab, Dinas Kesehatan (Dinkes) bisa melakukan tracking kepada yang lain," sambungnya.
Namun, untuk melakukan itu, kata Andani, peralatan dan kapasitas laboratorium mesti ditambah. "Agar swab test bisa dilakukan lebih banyak lagi mencapai 1.000-1.500 sampel/hari," tukas Andani.
Menurut Yefri, permintaan Andani mesti didukung penuh oleh Pemprov Sumbar melalui Dinkes. "Dinkes mesti anggarkan, agar alat dan kapasitas laboratorium bisa ditingkatkan," pungkasnya. (OL-14)
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Memahami perbedaan mendasar antara Super Flu, Influenza, dan Covid-19 bukan hanya soal ketenangan pikiran, tetapi juga tentang ketepatan penanganan medis untuk mencegah komplikasi serius.
GURU Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Dominicus Husada, menilai penularan virus Nipah tidak sebesar kasus covid-19 yang menjadi pandemi.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved