GUBERNUR Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah meminta toko dan pelaku usaha ritel tetap buka di masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perdagangan Sulsel, Indrajaya Saputra menjelaskan, rantai perdagangan harus tetap terjaga di tengah pandemi virus korona atau covid-19.
"Setiap toko itu punya perlakuan berbeda terhadap karyawannya. Ada yang digaji per hari, per minggu, ada juga per bulan. Kalau tokonya tutup, bagaimana nasib mereka. Tentu toko harus tetap beroperasi, dengan catatan ada SOP yang harus dipatuhi," jelas Indrajaya, Sabtu (9/5).
Gubernur juga menerbitkan surat agar warga berbelanja di warung tetangga, untuk menghidupkan perekonomian di tengah pandemi covid-19. "Sekali lagi saya tegaskan, Pak Gubernur ini berpikir secara luas. Berbicara mengenai ekonomi secara general," tegas Indrajaya.
Baca juga: Ditawari Alat Kesehatan Mahal, Ganjar: Minggat Kamu
Sebelum perpanjangan PSBB Kota Makassar, Gubernur Sulsel sempat mengomentari upaya penutupan sejumlah toko besar yang tidak menjual kebutuhan pokok oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar. Kala itu Satpol PP melakukan upaya paksa, sesuai dengan aturan dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 22 tahun 2020 tentang PSBB.
Selama 14 hari PSBB pertama Kota Makassar memang melakukan tindakan tegas untuk membubarkan semua warga dan toko yang masih buka.
"Tidak akan ada lagi semprot-semprot orang. Kita turun lakukan pendekatan persuasif. Jangan ada intip toko orang, kalau ada karyawan di dalam tidak apa yang penting jaga jarak dan pakai masker. Kita selamatkan usaha yang mau bangkrut," kata Nurdin.
Baca juga: Peserta BPJS di Bandung Ungkap Kutipan Biaya Laboratorium oleh RS
Kepala Bidang Humas, Informasi, dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Sulsel, Erwin Werianto, menekankan, kebijakan itu bukan mengistimewakan sektor usaha tertentu, tetapi kepada seluruh toko besar yang mempunyai karyawan banyak, termasuk warung kecil milik masyarakat.
"Toko diperbolehkan tetap buka dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan yang ditetapkan. Hal ini bertujuan agar perekonomian masyarakat tetap berjalan dan pengangguran tidak lagi bertambah akibat dari pandemi yang kita hadapi saat ini," tutupnya. (X-15)
