Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
KETUA DPW Partai NasDem Daerah Istimewa Yogyakarta, Subardi meminta masyarakat tak saling menyalahkan dalam menghadapi krisis covid-19 yang hingga saat ini belum menunjukkan grafik penurunan. Anggota Komisi VI DPR RI ini mengajakan kepada semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama memerangi covid-19. Hal itu ia sampaikan saat menyerahkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Sleman sebanyak tiga koli dari PartaSi Nasdem, Jumat (8/5).
"Dalam situasi seperti hendaknya bangsa ini justru semakin meningkatkan persatuan dan kebersamaan agar wabah mematikan itu dapat segera berakhir. Masalah covid bukan masalah pemerintah, tapi negara," katanya di sela-sela penyerahan bantuan di RSUD Sleman.
Menurut dia kalau covid-19 adalah masalah yang dihadapi oleh negara, maka masalah covid-19 ini menjadi tanggungjawab bersama. Masyarakat, pemerintah, semua elemen yang ada di negeri ini jelasnya harus bersatu untuk melawannya.Ketua DPW Partai NasDem DIY ini mengingatkan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi korona dari pemerintah melalui gugus tugas yang telah dibentuk dari pusat sampai daerah. Physical distancing, penggunaan masker dan menjauhi keramaian harus terus dilakukan guna memutus rantai penularan covid-19 di tengah masyarakat.
Menyinggung pembatasan transportasi yang telah dibuka kembali oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya, Subardi berharap masyarakat termasuk pengelola transportasi dapat menyikapinya dengan baik.
"Masyarakat pengguna moda transportasi umum maupun armada penyedia angkutan harus sama-sama menciptakan iklim sehat di sekitarnya," jelasnya.
Dikatakan kebebasan yang diberikan harus diikuti dengan pengawasan protokoler yang lebih ketat, misalnya penerapan physical distancing, bangku harus steril, armada harus menyediakan alat pendeteksi suhu dan para penumpang wajib mengenakan masker dan membawa handsanitizer dan sebagainya.
baca juga: Siap Beroperasi Lagi, Sampoerna Harus Perkuat Protokol Kesehatan
Pada kesemparan itu Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun mengingatkan kepada masyarakat untuk sementara waktu selama masa pandemi ini tak banyak melakukan aktivitas di luar rumah dan menghindari kerumunan. Namun demikian ia tak menginginkan adanya penutupan pasar, supermarket maupun tempat perbelanjaan lainnya. Jika itu dilakukan justu akan menimbulkan kelumpuhan ekonomi.
"Yang penting tetap mematuhi protokol kesehatan. Berbelanja juga seperlunya saja dan hindari antrean. Pengelola juga harus tegas dalam memberlakukan dan menata para pengunjung," tegasnya. (OL-3)
Bukan sekadar posisi singkat di atas podium, Indonesia membutuhkan skor konsistensi, seberapa tahan sebuah daerah mempertahankan perbaikan dalam jangka panjang.
DPP Partai NasDem menerima kunjungan silaturahmi dari DPP PKS di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
UPAYA memperkuat perlindungan perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan melalui pengintegrasian sistem antarlembaga terkait harus mendapat dukungan semua pihak.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
Upacara militer sebagai penghormatan terakhir kepada Alm. Mayjen (Purn) I Gusti Kompang (IGK) Manila di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.
Edi mengaku bingung dengan keputusan KPK menjerat dirinya sebagai tersangka. Padahal, menurut dia, Juliari merupakan mantan pimpinan di Kemensos yang harusnya bertanggung jawab.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved