Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA DPW Partai NasDem Daerah Istimewa Yogyakarta, Subardi meminta masyarakat tak saling menyalahkan dalam menghadapi krisis covid-19 yang hingga saat ini belum menunjukkan grafik penurunan. Anggota Komisi VI DPR RI ini mengajakan kepada semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama memerangi covid-19. Hal itu ia sampaikan saat menyerahkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Sleman sebanyak tiga koli dari PartaSi Nasdem, Jumat (8/5).
"Dalam situasi seperti hendaknya bangsa ini justru semakin meningkatkan persatuan dan kebersamaan agar wabah mematikan itu dapat segera berakhir. Masalah covid bukan masalah pemerintah, tapi negara," katanya di sela-sela penyerahan bantuan di RSUD Sleman.
Menurut dia kalau covid-19 adalah masalah yang dihadapi oleh negara, maka masalah covid-19 ini menjadi tanggungjawab bersama. Masyarakat, pemerintah, semua elemen yang ada di negeri ini jelasnya harus bersatu untuk melawannya.Ketua DPW Partai NasDem DIY ini mengingatkan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi korona dari pemerintah melalui gugus tugas yang telah dibentuk dari pusat sampai daerah. Physical distancing, penggunaan masker dan menjauhi keramaian harus terus dilakukan guna memutus rantai penularan covid-19 di tengah masyarakat.
Menyinggung pembatasan transportasi yang telah dibuka kembali oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya, Subardi berharap masyarakat termasuk pengelola transportasi dapat menyikapinya dengan baik.
"Masyarakat pengguna moda transportasi umum maupun armada penyedia angkutan harus sama-sama menciptakan iklim sehat di sekitarnya," jelasnya.
Dikatakan kebebasan yang diberikan harus diikuti dengan pengawasan protokoler yang lebih ketat, misalnya penerapan physical distancing, bangku harus steril, armada harus menyediakan alat pendeteksi suhu dan para penumpang wajib mengenakan masker dan membawa handsanitizer dan sebagainya.
baca juga: Siap Beroperasi Lagi, Sampoerna Harus Perkuat Protokol Kesehatan
Pada kesemparan itu Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun mengingatkan kepada masyarakat untuk sementara waktu selama masa pandemi ini tak banyak melakukan aktivitas di luar rumah dan menghindari kerumunan. Namun demikian ia tak menginginkan adanya penutupan pasar, supermarket maupun tempat perbelanjaan lainnya. Jika itu dilakukan justu akan menimbulkan kelumpuhan ekonomi.
"Yang penting tetap mematuhi protokol kesehatan. Berbelanja juga seperlunya saja dan hindari antrean. Pengelola juga harus tegas dalam memberlakukan dan menata para pengunjung," tegasnya. (OL-3)
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menerima para pencipta lagu mars dan himne NasDem di NasDem Tower, Rabu (2/7/2025).
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mendesak Pemerintah Indonesia segera mengisi pos duta besar (dubes) di sejumlah negara.
MK mengatakan pemisahan pemilu nasional dan lokal penting dilakukan untuk menyederhanakan proses bagi pemilih.
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
Mensos berharap pemerintah daerah dapat menaati seluruh peraturan yang ada agar distribusi bansos dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Gagal salur ini disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala melalui website atau aplikasi milik kemensos yang resmi agar informasi akurat dan terpercaya.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala.
Dengan perluasan ini, sebanyak 24.138 penerima manfaat baru dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur akan memperoleh dukungan sosial yang lebih merata dan inklusif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved