Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMPROV Sulawesi Selatan pada refocusing tahap pertama menganggarkan Rp500 miliar untuk penanganan pandemi korona. Hingga Rabu (22/4), kasus positif covid-19 mencapai 374 orang, dan 73 di antaranya sembuh, serta 30 kasus meninggal dunia. Menurut Kepala Badan Keuangan dan Arsip Daerah (BKAD) Sulsel, Junaedy, peruntukan anggaran tersebut untuk tiga hal, yaitu penangan kesehatan dan keselamatan, jaring pengaman sosial, serta penangan dampak ekonomi akibat Covid-19.
Sejak virus korona masuk Sulsel, dan refocusing disetujui dewan, hingga saat ini Pemprov Sulsel baru menggelontorkan sekitar Rp85,8 miliar.
"Rp500 M itu kan pagu, kita berharap ada efisiensi," kata Junaedy seraya menambahkan Pemprov Sulsel itu hanya supporting.
"Kita hanya trigger. Bantuan Pemprov ke kabupaten/kota itu hanya stimulan saja, karena ada juga bantuan dari pemerintah pusat," kata Junaedy dalam keterangan persnya via video konferens, Rabu (24/4)
Dampak covid-19 menyebabkan penerimaan daerah di Sulsel anjlok hingga 50%. Sulsel masih berharap dengan dana transfer dari pemerintah pusat seperti dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana aloksi khusus (DAK).
"Selama ini dana transfer dari pusat itu sebanyak 70 persen dari postur anggaran kita. Jadi memang tergantung dari dana transfer. Yang ada sekarang DBH dipotong 33 persen, DAU 10 persen dan DAK 30 persen. Bahkan DAK sempat ditahan," ungkap Junaedi
Hal serupa diutarakan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah pada Rapat Terbatas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Restoran Sunachi Hotel Claro, Jalan AP Pettarani Makassar, Selasa (21/4) malam.
Setelah Covid-19 selesai sebut Nurdin, akan ada masalah baru, yaitu resesi ekonomi, sehingga kemungkinan DAU Sulsel akan dipotong hingga 50 persen.
"Dari Rp500 miliar yang disiapkan DPRD kami sudah menghitung sehemat mungkin yang akan terpakai sebesar Rp127 miliar," sebutnya.
Sehingga lanjut Junaedy, Pemprov Sulsel akan melakukan refocusing tahap dua, sejalan terbitnya SKB Menteri Keuangan dan Meneteri Dalam Negeri tentang penyesuaian APBD untuk penangan Covid-19, 14 April lalu.
baca juga: Babel Akan Keluarkan Aturan Masuk Pasar Harus Pakai Masker
"Ditekankan penghematan pada 15 item, dengan objek belanja opersional, makan minum, pengadaan ATK dan yang sifatnya personal semua dipotong 50 persen," tutup Junaedy tanpa menyebut kapan refocusing tahap dua itu. (OL-3)
PESAWAT ATR yang hilang kontak di wilayah Maros, Sulawesi Selatan, dipastikan merupakan pesawat patroli maritim yang disewa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Pesawat ATR 400 Hilang Kontak di Maros, Kemenhub Buka Crisis Center di Bandara Sultan Hasanuddin
TIM SAR gabungan dari TNI dan Basarnas kini memusatkan pencarian di kawasan pegunungan kars, Kecamatan Leang-leang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
SEBUAH pesawat ATR 400 milik Indonesia Air Transport dengan 11 orang di dalamnya hilang kontak di wilayah Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/1).
PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan hingga kini belum dapat mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026.
Bantuan tersebut disalurkan masing-masing Rp500 juta kepada Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat melalui skema Bantuan Keuangan Khusus Tanggap Darurat.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved