Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PROVINSI Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah merelokasi anggaran penanganan virus korona (covid-19) dari APBD 2020 sebesar Rp286 miliar. Distribusi anggaran tersebut diawasi oleh aparat penegak hukum.
"Kita sudah minta polisi, TNI, dan jaksa memantau sehingga alokasi anggaran tepat sasaran," kata Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Jumat (17/4).
Anggaran itu dibagi dalam tiga pos yakni Rp105 miliar untuk jaring pengamanan sosial. RpRp81 miliar untuk pengadaan alat pelindung diri (APD), pengadaan ruang isolasi di rumah sakit, dan pengadaan alat kesehatan untuk rumah sakit penyangga. Sisanya, Rp100 miliar dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak Covid-19 yang akan diberikan dalam bentuk kegiatan padat karya.
Anggaran penanganan covid-19 juga berasal dari 22 kabupaten dan kota serta pemerintah pusat. Karena itu, Gubernur Laiskodat minta alokasi anggaran kepada masyarakat jangan sampai tumpang tindih.
Menurutnya, dari 750.000 keluarga miskin dan rentan miskin di NTT, 300.000 keluarga di antaranya akan dibantu oleh pemerintah pusat. Sisanya dibantu oleh pemerintah provinsi dan kabupaten. "Karena
pemerintah pusat bantu sampai 300.000 keluarga, kita punya kesempatan untuk membantu di luar kelompok masyarakat tersebut.
Kepala Badan Keuangan Setda NTT Zakarias Moruk menambahkan anggaran dari pos jaring pengaman sosial, satu keluarga akan menerima Rp500 ribu per bulan selama tiga bulan, terdiri dari Rp150 ribu dibagikan secara tunai, dan RpRp350 ribu dibagikan dalam bentuk material seperti sembako atau bahan kebutuhan lain.
Adapun distribusi anggaran dari pos pemberdayaan ekonomi masyarakat sebesar Rp100 miliar, akan dibagikan dalam bentuk kegiatan padat karya. "Misalnya satu rumah menanam lima pohon kelor atau pisang dan setiap pohon yang ditanam dibayar Rp50 ribu," kata Zakaris Moruk. (OL-13)
Baca Juga: MRT Tutup Sementara Tiga Stasiun dan Perlambat Keberangkatan
Baca Juga: Pengamat: Perppu 1/2020 Lampaui Kewenangan Pemerintah
Refly mengaku baru dapat informasi bahwa saksi dan ahli meringankan itu dipanggil untuk diperiksa pada Selasa (20/1).
Mereka ialah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo, Ahli Digital Forensik Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dokter Tifauziah Tyassuma alias dokter Tifa.
KPK kini mendalami alasan keberadaan kendaraan dinas Pemkab Toli Toli di rumah Albertinus. Ada barang bukti lain yang juga disita penyidik.
KETUA Yayasan Silmi Kaffah Rancamulya KH Ahmad Yazid Basyaiban atau Gus Yazid ditangkap di kediamannya di Bekasi, Jawa Barat pada Selasa (23/12) pukul 22.30 WIB oleh penyidik gabungan Kejaksaan
ICW menyoroti operasi tangkap tangan (OTT) jaksa di Banten oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK. Menurut ICW reformasi di tubuh Kejaksaan lemah.
Sebelumnya, pada 18 Desember 2025, KPK mengonfirmasi penangkapan Ade Kuswara bersama sembilan orang lainnya dalam OTT.
Sifat rekomendasi tersebut cenderung konvensional dan sudah umum dikenal dalam diskursus reformasi kepolisian di Indonesia.
Komitmen tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh pucuk pimpinan Korps Bhayangkara.
Menurutnya, Perpol ini justru hadir untuk mengakhiri ambiguitas dalam implementasi Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
kultur kekerasan yang masih melekat dalam tubuh Kepolisian menunjukkan bahwa reformasi kepolisian pasca-pemisahan dari ABRI belum berjalan tuntas.
KUHAP baru dinilai berpotensi tumpang tindih dengan undang-undang sektoral seperti undang-undang dan melemahkan kewenangan lembaga penegak hukum di luar kepolisian
putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan anggota Polri aktif tidak boleh lagi menduduki jabatan sipil sebelum pensiun atau mengundurkan diri dari kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved