Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) belum berniat mengajukan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PDBB) ke Kementarian Kesehatan. Namun, tetap mengikuti protokol yang sudah ditetapkan pemerintah terkait pencegahan virus korona (covid-19).
"Kami mengimbau seluruh warga NTT mematuhi semua protokol yang dikeluarkan oleh pemerintah dan organisasi kesehatan dunia," kata Juru Bicara Pemprov NTT untuk Penanganan Covid-19, Marius Jelamu di Kupang, Rabu (15/4).
Marius mengatakan warga diminta serius melakukan social distancing, physical distancing, memakai masker saat berada di ruang publik, angkutan kota, bus, pesawat, serta saat berbelanja di pasar, toko atau mal.
Selain itu warga juga diingatkan untuk menjaga kesehatan antara lain mengonsumsi vitamin. "Kita menghimbau seluruh masyarakat tetap waspada dan siaga, tetapi jangan panik," ujarnya.
Menurut Marius, saat ini NTT belum memenuhi syarat untuk mengajukan PSBB. Beberapa syarat bagi daerah mengajukan PSBB ialah pandemi korona menyebabkan kematian yang banyak dan eskalatif, serta kejadian-kejaian tersebut mirip dengan kejadian di negara-negara atau provinsi lainnya yang yang terpapar virus korona. (OL-13)
Baca Juga: Pasien Covid-19 Jakarrta Tembus 2.447, 164 Sembuh
Baca Juga: PSBB Langkah Terakhir yang Akan Diambil Pemkab Sidoarjo
Memahami perbedaan mendasar antara Super Flu, Influenza, dan Covid-19 bukan hanya soal ketenangan pikiran, tetapi juga tentang ketepatan penanganan medis untuk mencegah komplikasi serius.
GURU Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Dominicus Husada, menilai penularan virus Nipah tidak sebesar kasus covid-19 yang menjadi pandemi.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved