Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Utara telah menerima arahan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan perubahan fokus anggaran untuk penanganan wabah Covid-19. Penanganan Covid-19 memerlukan anggaran yang tidak sedikit sehingga Kemendagri mempersilahkan pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengubah fokus anggaran kepada pembiayaan penanganan Covid-19 di daerah masing-masing, termasuk Sumut.
"Untuk keperluan seperti penyediaan fasilitas penanganan pasien dalam pengawasan (PDP). Mulai dari rumah sakit dan tempat lain yang dianggap layak untuk isolasi dan perawatan. Selanjutnya biaya tenaga kesehatan, termasuk alat kelengkapan medis, meskipun sebagian telah diberikan bantuan dari pusat," papar Sekretaris Daerah Sumatra Utara, Raja Sabrina, Sabtu (4/4).
Selanjutnya untuk pemberian jaring pengaman sosial sesuai Instruksi Mendagri Nomor 1/2020 bagi mereka yang dianggap punya risiko sosial karena wabah Covid-19. Pemberian bisa berupa bantuan logistik, seperti kepada pekerja sektor informal untuk keberlangsungan hidupnya yang dihitung sesuai dengan kebutuhan. Sabrina menjelaskan, saat ini Gugus Tugas Percepatan Penangnan Covid-19 Sumut telah memetakan daerah yang masuk kategori zona merah, kuning dan biru.
Adapun Kota Medan, Kabupaten Deliserdang dan Kota Tanjungbalai masuk dalam zona merah. Ketiga daerah memiliki kepadatan penduduk dan mobilitas masyarakat yang tinggi. Selain itu, ketiganya juga menjadi pintu masuk dari luar.
Untuk langkah penanganan secara medis, Pemprov Sumut menargetkan sebanyak 1.500 ruang isolasi untuk PDP Covid-19. Saat ini sudah ada lima rumah sakit yang siap menjalankan protokol kesehatan khusus wabah ini, yakni RS GL Tobing, Martha Friska (I dan II), RS Abdul Madan dan RS Gunungsitoli. Di samping 206 rumah sakit yang sedang dipersiapkan.
baca juga: Komunitas Moge HDCI Sumbang APD Ke RS di Tasikmalaya
Bantuan Alat Pelindung Diri (APD) dari Pusat telah diterima Sumut sebanyak 2.850 unit dan sebanyak 10.800 alat rapid test. Sumut sendiri memesan 10.000 APD dari sejumlah pihak, tetapi yang baru sampai 2.000 unit.
Sedangkan untuk mengantisipasi dampak sosial ekonomi masyarkat, Pemprov Sumut sebelumnya mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 Miliar. Namun dalam perkembangannya, eskalasi wabah Covid-19 masih meluas, kebutuhan dana tersebut semakin besar menjadi sekitar Rp825 miliar.(OL-3)
Untuk mengantisipasi dampak lanjutan akibat cuaca ekstrem, pemprov sudah melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca pada 18-21 Februari di Bandara Silangit dan Bandara Kualanamu.
SUMATRA Utara disebut sebagai wilayah dengan penerapan sanksi hukum paling ekstrem bagi para pelaku kejahatan narkotika di Indonesia.
POLISI menggagalkan upaya pengiriman narkotika jenis sabu seberat delapan kilogram yang dikirim dari Sumatra Utara (Sumut) menggunakan bus angkutan umum dengan modus sebagai oleh-oleh.
BMKG beri peringatan dini potensi hujan lebat di Sumatra Utara pada Rabu (18/2). Cek wilayah terdampak mulai dari Medan hingga Simalungun di sini.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
TRANSPARANSI anggaran daerah selalu menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam tata kelola pemerintahan.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved