Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Utara telah menerima arahan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan perubahan fokus anggaran untuk penanganan wabah Covid-19. Penanganan Covid-19 memerlukan anggaran yang tidak sedikit sehingga Kemendagri mempersilahkan pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengubah fokus anggaran kepada pembiayaan penanganan Covid-19 di daerah masing-masing, termasuk Sumut.
"Untuk keperluan seperti penyediaan fasilitas penanganan pasien dalam pengawasan (PDP). Mulai dari rumah sakit dan tempat lain yang dianggap layak untuk isolasi dan perawatan. Selanjutnya biaya tenaga kesehatan, termasuk alat kelengkapan medis, meskipun sebagian telah diberikan bantuan dari pusat," papar Sekretaris Daerah Sumatra Utara, Raja Sabrina, Sabtu (4/4).
Selanjutnya untuk pemberian jaring pengaman sosial sesuai Instruksi Mendagri Nomor 1/2020 bagi mereka yang dianggap punya risiko sosial karena wabah Covid-19. Pemberian bisa berupa bantuan logistik, seperti kepada pekerja sektor informal untuk keberlangsungan hidupnya yang dihitung sesuai dengan kebutuhan. Sabrina menjelaskan, saat ini Gugus Tugas Percepatan Penangnan Covid-19 Sumut telah memetakan daerah yang masuk kategori zona merah, kuning dan biru.
Adapun Kota Medan, Kabupaten Deliserdang dan Kota Tanjungbalai masuk dalam zona merah. Ketiga daerah memiliki kepadatan penduduk dan mobilitas masyarakat yang tinggi. Selain itu, ketiganya juga menjadi pintu masuk dari luar.
Untuk langkah penanganan secara medis, Pemprov Sumut menargetkan sebanyak 1.500 ruang isolasi untuk PDP Covid-19. Saat ini sudah ada lima rumah sakit yang siap menjalankan protokol kesehatan khusus wabah ini, yakni RS GL Tobing, Martha Friska (I dan II), RS Abdul Madan dan RS Gunungsitoli. Di samping 206 rumah sakit yang sedang dipersiapkan.
baca juga: Komunitas Moge HDCI Sumbang APD Ke RS di Tasikmalaya
Bantuan Alat Pelindung Diri (APD) dari Pusat telah diterima Sumut sebanyak 2.850 unit dan sebanyak 10.800 alat rapid test. Sumut sendiri memesan 10.000 APD dari sejumlah pihak, tetapi yang baru sampai 2.000 unit.
Sedangkan untuk mengantisipasi dampak sosial ekonomi masyarkat, Pemprov Sumut sebelumnya mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 Miliar. Namun dalam perkembangannya, eskalasi wabah Covid-19 masih meluas, kebutuhan dana tersebut semakin besar menjadi sekitar Rp825 miliar.(OL-3)
Titik peluncuran, jelasnya lagi, akan dipusatkan di Kecamatan Binjai Barat, Kelurahan Suka Maju, dengan nama koperasi percontohan KMP Sukamaju.
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved