Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
PARTAI Gelora Jawa Barat dituding mengklaim foto kegiatan sosial terkait penyaluran bantuan untuk warga terdampak wabah virus korona (covid-19) yang dilakukan politisi Partai Gerindra.
Hal ini berawal dari pemberitaan berjudul Galang Dana untuk para Korban Virus Korona, tentang pembagian bantuan yang dilakukan oleh pengurus partai pimpinan Anis Matta tersebut.
Koordinator Relawan anggota DPRD Jawa Barat Syahrir, Muhamad Fajrie, mengungkapkan kegiatan tim Syahrir membagikan alat pelindung diri (APD) pada Kamis (26/3) ternyata diklaim sebagai kegiatan Partai Gelora.
Pihaknya mengetahui hal ini dari pemberitaan di media. "Dalam sebuah pemberitaan mengenai Partai Gelora Jawa Barat mengadakan bantuan, ternyata fotonya menggunakan kegiatan anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat Syahrir," katanya, Rabu (1/4).
Baca juga: 300 Siswa Corona, Masyarakat Sekitar Lemdikpol Jangan Khawatir
Dia memastikan pihaknya sangat dirugikan atas klaim Partai Gelora tersebut. "Kami sudah dirugikan secara keseluruhan. Apalagi berita yang diklaim Partai Gelora itu tersebar secara masif. Seharusnya Partai Gelora tidak mengklaim seperti itu," katanya.
Baca juga: Tegal Siapkan Rp27 Miliar untuk Isolasi Wilayah
Oleh karena itu, pihaknya meminta Partai Gelora untuk meminta maaf atas klaim tersebut. Dia juga menegaskan agar partai baru itu melayangkan permintaan maaf secara tertulis kepada Syahrir.
"Kita akan tempuh jalur hukum jika dalam 1 x24 jam Partai Gelora tidak memberikan klarifikasi langsung ke Haji Syahrir melalui surat resmi," katanya.
Ketua Bidang Humas DPW Partai Gelora Jawa Barat Yugo Andika mengakui pihaknya telah mengirim rilis berita kepada sejumlah media dengan menyertakan foto kegiatan pembagian APD yang dilakukan relawan Syahrir.
Namun, menurutnya hal itu tidak disengaja karena timnya tidak teliti sehingga salah mengirim foto.
"Salah kirim foto dokumentasi, foto itu ada di grup (Whatsapp) internal kami. Kami akui ada kekeliruan tim kehumasan Partai Gelora Jawa Barat yang keliru mengirimkan foto dokumentasi kegiatan kami, karena tidak teliti. Jadi tidak disengaja," katanya.
Dia memastikan pihaknya siap meminta maaf jika ini menjadi tuntutan utama. Terutama jika hal tersebut telah menimbulkan ketidaknyamanan dari relawan. "Kami meminta maaf atas kekeliruan ini," katanya.
Dia berharap kesalahpahaman ini bisa berakhir sehingga tidak berujung pengaduan hukum. "Sudahlah, jangan dilanjutkan hal-hal seperti ini. Bangsa kita sekarang membutuhkan persatuan dan kesatuan untuk mengatasi setiap persoalan. Jadi hentikan perselisihan di sesama anak bangsa," katanya. (X-15)
HARGA beras premium di sejumlah pasar tradisional di wilayah Priangan Timur, Jawa Barat, merangkak naik. Kenaikan beras diduga terjadi akibat pasokan menipis
FORUM Kepala Sekolah SMA Swasta Jabar menilai aturan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi soal rombongan belajar (rombel) menabrak undang-undang (UU).
Sekolah Rakyat dilaksanakan di Gedung BLK Rancamulya. Seluruh fasilitas sudah disediakan pemerintah, mulai dari fasilitas pembelajaran, tempat tinggal, makan dan perlengkapan sekolah.
GUBERNUR Jabar Dedi Mulyadi menjawab keberatan atas kebijakan yang dia ambil di antaranya memperbanyak rombongan belajar yakni 50 siswa dalam satu kelas
HASIL survei yang dilakukan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) usia pertama kali remaja di wilayah Jabar yang terlibat dalam hubungan seksual kini semakin muda.
Kepala PPATK Ivan Yudistiavandana mengungkapkan wilayah paling masih bertansaksi judi online atau judol di Indonesia. Paling tinggj Jawa Barat atau Jabar
Bendahara Fraksi Partai Gerindra sekaligus Anggota DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Tahunan MPR.
PARTAI Gerindra masih mengkaji pemberian sanksi kepada kadernya yang juga Bupati Pati Sudewo.
Ia mengatakan pergantian tersebut dilakukan untuk regenerasi partai mengingat Muzani telah menjadi Sekjen Partai Gerindra sejak partai berdiri pada 2008.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai penunjukan Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra.
Dia memastikan mengemban tugas sebagai sekjen dengan penuh tanggung jawab. Menteri Luar Negeri (Menlu) itu bakal mempedomani Muzani yang telah mengabdi sebagai sekjen selama 17 tahun.
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved