Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Gelora Jawa Barat dituding mengklaim foto kegiatan sosial terkait penyaluran bantuan untuk warga terdampak wabah virus korona (covid-19) yang dilakukan politisi Partai Gerindra.
Hal ini berawal dari pemberitaan berjudul Galang Dana untuk para Korban Virus Korona, tentang pembagian bantuan yang dilakukan oleh pengurus partai pimpinan Anis Matta tersebut.
Koordinator Relawan anggota DPRD Jawa Barat Syahrir, Muhamad Fajrie, mengungkapkan kegiatan tim Syahrir membagikan alat pelindung diri (APD) pada Kamis (26/3) ternyata diklaim sebagai kegiatan Partai Gelora.
Pihaknya mengetahui hal ini dari pemberitaan di media. "Dalam sebuah pemberitaan mengenai Partai Gelora Jawa Barat mengadakan bantuan, ternyata fotonya menggunakan kegiatan anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat Syahrir," katanya, Rabu (1/4).
Baca juga: 300 Siswa Corona, Masyarakat Sekitar Lemdikpol Jangan Khawatir
Dia memastikan pihaknya sangat dirugikan atas klaim Partai Gelora tersebut. "Kami sudah dirugikan secara keseluruhan. Apalagi berita yang diklaim Partai Gelora itu tersebar secara masif. Seharusnya Partai Gelora tidak mengklaim seperti itu," katanya.
Baca juga: Tegal Siapkan Rp27 Miliar untuk Isolasi Wilayah
Oleh karena itu, pihaknya meminta Partai Gelora untuk meminta maaf atas klaim tersebut. Dia juga menegaskan agar partai baru itu melayangkan permintaan maaf secara tertulis kepada Syahrir.
"Kita akan tempuh jalur hukum jika dalam 1 x24 jam Partai Gelora tidak memberikan klarifikasi langsung ke Haji Syahrir melalui surat resmi," katanya.
Ketua Bidang Humas DPW Partai Gelora Jawa Barat Yugo Andika mengakui pihaknya telah mengirim rilis berita kepada sejumlah media dengan menyertakan foto kegiatan pembagian APD yang dilakukan relawan Syahrir.
Namun, menurutnya hal itu tidak disengaja karena timnya tidak teliti sehingga salah mengirim foto.
"Salah kirim foto dokumentasi, foto itu ada di grup (Whatsapp) internal kami. Kami akui ada kekeliruan tim kehumasan Partai Gelora Jawa Barat yang keliru mengirimkan foto dokumentasi kegiatan kami, karena tidak teliti. Jadi tidak disengaja," katanya.
Dia memastikan pihaknya siap meminta maaf jika ini menjadi tuntutan utama. Terutama jika hal tersebut telah menimbulkan ketidaknyamanan dari relawan. "Kami meminta maaf atas kekeliruan ini," katanya.
Dia berharap kesalahpahaman ini bisa berakhir sehingga tidak berujung pengaduan hukum. "Sudahlah, jangan dilanjutkan hal-hal seperti ini. Bangsa kita sekarang membutuhkan persatuan dan kesatuan untuk mengatasi setiap persoalan. Jadi hentikan perselisihan di sesama anak bangsa," katanya. (X-15)
Tim yang telah dibentuk sejak 11 November 2025 ini dijadwalkan bertugas hingga 13 Januari 2026
Asep menekankan bahwa pencapaian target PAD tidak bisa dilakukan oleh Bapenda sendirian.
Langkah strategis ini bertujuan meminimalkan konflik agraria serta mencegah eskalasi bencana lingkungan di wilayah Jawa Barat.
Dedi menyatakan bahwa inventarisasi dan penetapan batas sempadan oleh Kementerian PU akan menjadi "senjata" bagi pemerintah daerah untuk melakukan penegakan hukum secara tegas.
Faris menyatakan pesimisme terhadap upaya islah yang telah dilakukan.
Tepung kemasan bermerek membuat produk disukai pembeli dari berbagai wilayah
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, dari karir militer cemerlang, kiprah politik, hingga terpilih menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia.
Warga menyampaikan bahwa mereka merasa sangat terbantu dengan kehadiran SPPG Terjun Medan Marelan dan Partai Gerindra.
Keberangkatan Mirwan bersama istrinya untuk menunaikan ibadah umrah memicu sorotan publik.
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8. Telusuri perjalanan karier militer, jejak politik, hingga visi Asta Cita untuk Indonesia Emas.
Dasco mengaku belum mengetahui apakah penolakan kader itu menjadi pertimbangan bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
FRAKSI Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta menyatakan keberatan terhadap rencana pemotongan subsidi pangan murah sebesar Rp300 miliar dalam RAPBD DKI 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved