KP2IT akan Gandeng Penegak Hukum untuk Berantas Korupsi

PRESIDEN Komite Pemuda Pembangunan Indonesia Timur (KP2IT) Ebit B.T, SH mengatakan KP2IT mempunyai fungsi kontrol untuk mengawasi para pejabat anggota dewan DPR RI yang pernah menjabat atau yang terpilih saat ini sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang terindikasi terlibat penyuapan, gratifikasi, dan tindak korupsi.

Ebit berharap, data yang KP2IT miliki dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan acuan untuk masukan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan RI dalam upaya melakukan klarifikasi dan penguatan untuk investigasi dan penyelidikan.

KP2IT mengatakan indikasi anggota DPR RI dari Kawasan Timur Indonesia diduga terkait dalam permainan legislasi dan budgeting terutama yang bersentuhan dengan komisi anggaran dan komisi yang lain di DPR RI.

"Kami KP2IT mempunya list by name dan data indikasi korupsi yang bisa menyeret beberap pejabat anggota dewan DPR RI yang terindikasi Korupsi,ini terlihat dari beberapa kasus yang dulu sampai saat ini terkatung-katung akibat pemeriksaan yang belum selesai," ujar Ebit, di Jakarta, Selasa (10/3).

Ebit berharap, moralitas para dewan dari dapil kawasan timur indonesia untuk menggunakan hak legislasi dan hak budgeting sesuai dengan etika profesi dewan dan sebagai wakil rakyat yang amanah. 

"Agar jangan hanya menjadi simbol rakyat di parlemen namun tidak pernah memperjuangkan hak rakyat di KTI tetapi yang timbul adalah memperkaya diri dan kelompok dibanding dengan memperjuangan kesejahteraan rakyat di KTI," katanya.

Tak hanya itu, KP2IT melihat ada fenomena yang belum terpecahkan di parlemen yakni persoalan moralitas anggota dewan yang suka apatis dan praktis dengan menghalalkan segala cara untuk memperkaya harta kekayaan ketimbang membuat dan memperjuangkan hak rakyat.

"Sehingga ini menjadi tugas utama bagi Kami KP2IT untuk mengkritik dan mengoreksi kinerja para anggota dewan khusunya dari kawasan Timur Indonesia," kata Ebit

"Dan kami akan mendorong dan akan melakukan kerja sama dengan KPK dalam pemberantasan KKN di tubuh parlemen dan isu ini pun akan kami kerjasamakan dan perkuat di Media besar terutama media televisi, koran dan media online," ucapnya menambahkan

Selain itu, Ebit menuturkan KP2IT akan melakukan aksi nyata turun ke jalan dengan massa yang terdiri 5.000 orang dari KTI yang ada di Jabodetabek dengan melibatkan semua DPD KP2IT di daerah.

"Kami akan berjalan serentak di seluruh daerah Kawasan Timur Indonesia untuk melakukan aksi demontrasi di beberapa titik pusat pemerintahan," ucapnya.

"Ya kami akan melakukan aksi di KPK, Istana Negara,Gedung DPR RI, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI, agar aspirasi KP2IT bisa di dengar dan dilaksanakan oleh para lembaga-lembaga negara tersebut," ujarnya

Ebit mengatakan, pada saat KP2IT turun dalam aksi nyatanya dalam memperjuangkan aspirasi untuk menyuarakan persoalan anggaran negara yang di peruntukan untuk kepentingan masyarakat di kawasan timur Indonesia yang nominal yang cukup besar.

"Anggaran untuk daerah KTI yang diketuk DPR RI di era pemerintahan Jokowi ini sangat besar. Proses budgeting harus dilakukan dengan transparansi dan akuntable untuk pembangunan di kawasan timur Indonesia bisa berjalan dengan baik demi tercapai kesejahteraan rakyat di kawasan timur Indonesia dan menjadi fokus pemerintahan saat ini sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur di kawasan Timur Indonesia," tuturnya. (RO/OL-09)