Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PEMERINTAH Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar) menggalakkan program 18.21 bagi setiap keluarga di Bumi Minangkabau untuk mencegah kriminalitas.
Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah mengatakan, program 18.21 merupakan sebuah gerakan yang menyerukan bagi setiap anggota keluarga yang ada di Kota Padang untuk melaksanakan beberapa kegiatan secara rutin setiap harinya, mulai pukul 18.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB.
Kegiatan ini dimulai dari salat Maghrib berjamaah, mengaji bersama, makan bersama, Shalat Isya berjamaah serta memberikan pendampingan dan motivasi belajar ke anak sampai pukul 21.00 WIB.
Untuk itu, diharapkan kepada orangtua untuk selalu mendampingi anak-anaknya di sepanjang waktu tersebut.
"Kita berharap dengan adanya program tersebut, tingkat kriminalitas dan perilaku menyimpang anak-anak di Kota Padang dapat kita tuntaskan," kata Mahyeldi, Jumat (21/2).
Akhir-akhir ini, masyarakat sering diresahkan dengan masalah yang berkaitan dengan kriminalitas dan perilaku yang menyimpang.
Seperti penyalahgunaan narkoba, minuman keras, pergaulan bebas, maksiat dan lain sebagainya. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya perhatian dari orang tua. (OL-2)
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
Kebijakan desentralisasi di Indonesia kini perlu dikaji ulang secara kritis dan diarahkan ulang secara strategis,
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
DIRJEN Otonomi Daerah Akmal Malik menyebut perlu penguatan desentralisasi pada program-program strategis nasional, seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.
Nilai-nilai otonomi yang dimiliki oleh daerah tidak semuanya menghasilkan harapan yang sama bagi daerah.
Otonomi daerah sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan.
Dikatakan selama dua dekade ini, lebih dari 400 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah terkena kasus hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved