Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar) menggalakkan program 18.21 bagi setiap keluarga di Bumi Minangkabau untuk mencegah kriminalitas.
Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah mengatakan, program 18.21 merupakan sebuah gerakan yang menyerukan bagi setiap anggota keluarga yang ada di Kota Padang untuk melaksanakan beberapa kegiatan secara rutin setiap harinya, mulai pukul 18.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB.
Kegiatan ini dimulai dari salat Maghrib berjamaah, mengaji bersama, makan bersama, Shalat Isya berjamaah serta memberikan pendampingan dan motivasi belajar ke anak sampai pukul 21.00 WIB.
Untuk itu, diharapkan kepada orangtua untuk selalu mendampingi anak-anaknya di sepanjang waktu tersebut.
"Kita berharap dengan adanya program tersebut, tingkat kriminalitas dan perilaku menyimpang anak-anak di Kota Padang dapat kita tuntaskan," kata Mahyeldi, Jumat (21/2).
Akhir-akhir ini, masyarakat sering diresahkan dengan masalah yang berkaitan dengan kriminalitas dan perilaku yang menyimpang.
Seperti penyalahgunaan narkoba, minuman keras, pergaulan bebas, maksiat dan lain sebagainya. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya perhatian dari orang tua. (OL-2)
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Reformasi desentralisasi di Indonesia dari model simetris ke asimetris, menyesuaikan kewenangan dan formula fiskal dengan kapasitas masing-masing daerah agar lebih efektif dan adil.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Pertumbuhan ekonomi jauh lebih akseleratif jika dana itu dikelola melalui skema distribusi fiskal langsung ke daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved