Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, kembali menyambangi daerah, kali ini Provinsi Bengkulu menjadi agenda yang dikunjungi.
La Nyalla hadir bersama delapan Senator dan di antaranya Wakil Ketua III DPD RI Sultan Baktiar Najamuddin, yang juga putra daerah Bengkulu.
“Saya sengaja hadir membawa banyak Senator. Tidak hanya dari Bengkulu, tetapi juga dari sebagian Pulau Sumatera. Hal ini karena niat kami, untuk membantu mengatasi problem konektivitas infrastruktur yang selama ini dirasakan Bengkulu, sebagai salah satu provinsi di Sumatera,” kata La Nyalla di kantor Gubernur Bengkulu, Kota Bengkulu, Senin (20/1) malam.
Dalam acara tersebut, La Nyalla menyinggung pentingnya Pemerintah Provinsi Bengkulu memberikan dukungan kepada dunia usaha. Khususnya pengusaha lokal yang tergabung di Kadin atau Hipmi dan asosiasi-asosiasi yang ada.
Sebab, menurut LaNyalla, dengan lahirnya pengusaha baru, akan terjadi penyerapan tenaga kerja dan turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Dan pertumbuhan ekonomi itu berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan. Apalagi angka kemiskinan di Bengkulu masih berada di peringkat ketujuh nasional dan nomor dua di Sumatera. Ini musti mendapat perhatian serius," ucap La Nyalla.
"Salah satunya memang konektivitas infrastruktur. Sehingga moda barang dan jasa menjadi lebih murah,” kata La Nyalla dalam sambutannya.
Sebagai contoh, Provinsi Jawa Timur (Jatim) dapat menurunkan angka kemiskinan sehingga bisa di atas rata-rata nasional, melalui program APP (anti-poverty program). Program itu sudah dijalankan sejak kepemimpinan Gubernur Soekarwo hingga sekarang Gubernur Khofifah.
“Bukan karena saya berasal dari Jatim, tetapi program APP Jatim saya rasa bisa menjadi inspirasi,” ujar La Nyalla.
Program APP di Jatim adalah dengan membentuk kelompok usaha masyarakat yang diberi modal hibah alat produksi, dan dibarengi dengan disiapkannya mitra usaha sebagai pembeli atau penampung hasil produksi.
“Jadi dari produsen sampai market difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi. Lalu Kadin di Jatim juga difasilitasi untuk dapat melakukan misi dagang antar provinsi. Bahkan memiliki sekretariat B to B antar provinsi. Ini saya rasa cukup bagus sebagai role model,” ungkap La Nyalla.
Di tempat yang sama, Sultan Najamuddin mengaku sengaja mengajak Ketua DPD RI untuk datang ke Bengkulu.
Sultan meyakini La Nyalla mampu mempercepat komunikasi dengan pemerintah pusat terkait kepentingan Bengkulu dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur, baik itu Pelabuhan maupun akses jalan tol trans Sumatra.
“Saya percaya dengan dorongan dan dukungan Pak Ketua, insya Allah kita bisa lebih cepat merealisasikan keinginan masyarakat Bengkulu,” ungkap Sultan.
Sementara itu, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, dalam sambutannya, mengatakan bangga karena baru pertama kali dikunjungi Keta DPD RI.
Rohidin berharap para Senator dapat membantu mempercepat mewujudkan apa yang sudah dicanangkan dalam renstrada provinsi tersebut. Terutama terkait dengan konektivitas infrastruktur.
“Salah satunya pelabuhan di Pulau Baai. Kami ingin pelabuhan tersebut menjadi modern integrated port, sehingga terkoneksi dengan program Tol laut dari Pelabuhan Panjang di Lampung hingga Sabang di Aceh,” ujarnya. (OL-09)
Selain RUU Daerah Kepulauan, dalam Sidang Paripurna menjelang masa reses tersebut, DPD RI juga menyoroti progres RUU Pemerintahan Aceh.
DPD RI juga mendesak percepatan pembahasan RUU Daerah Kepulauan untuk memperkuat karakter Indonesia sebagai negara maritim.
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya siswa SD di Ngada, NTT.
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD RI) menyatakan telah menginventarisasi berbagai persoalan terkait aktivitas perusahaan yang berdampak pada kerusakan lingkungan di sejumlah daerah.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
KONSISTENSI Ketua Komite II DPD Badikenita B.R. Sitepu, dalam memperjuangkan nasib petani mendapatkan pengakuan tertinggi negara.
Disnakeswan Provinsi Bengkulu, telah menyalurkan sebanyak 19.400 dosis vaksin PMK dari pemerintah pusat ke sepuluh kabupaten/ kota yang ada sebagai upaya pencegahan wabah pada hewan ternak.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Bengkulu, mendapatkan sebanyak 1.172 unit Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada 2026.
Virus Nipah dapat ditularkan melalui hewan, salah satunya kelelawar, yang kerap mengonsumsi buah-buahan di alam terbuka.
Ternak yang terserang tersebut, tersebar ditiga kecamatan yakni Tanjung Kemuning, sebanyak 83 ekor, Padang Guci Hilir, 6 ekor dan Luas, 42 ekor.
Kebutuhan pokok masyarakat yang dijual seperti beras, terigu, gula pasir, telor, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, mi instan dan kebutuhan pokok lainnya.
IDAI juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam pemenuhan fasilitas kesehatan anak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved